Berita OKI

ASN Wajib Kantongi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemkab OKI terus mendorong peningkatan kemampuan dan standar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola pengadaan barang jasa pemerintah

ASN Wajib Kantongi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Humas Pemkab OKI
Pelaksanaan Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKI Jumat, (1/3/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG-Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir terus mendorong peningkatan kemampuan dan standar Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola pengadaan barang jasa pemerintah

Pemahaman ini dilakukan sebagai antisipasi adanya kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Pentingnya pemahaman tentang aturan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk meminimalisir adanya kesalahan di bidang pengadaan barang dan jasa. "

"Setiap ASN, kini harus memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa,” ujar Asisten Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda OKI Drs H Zulkarnain saat menutup pelaksanaan Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKI Jumat, (1/3/2019).

Dikatakannya, ASN yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagai tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pemangku kepentingan yang terkait.

Diantara pemangku kepentingan tersebut adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan (PP)

Pemateri dari Lembaga tersertifikasi LKPP RI, Icon Training Center Maulid Purnama mengungkapkan, Perpres No 16 Tahun Tahun 2018 mengamanatkan kewajiban ASN yang menjadi pelaku pengadaan untuk bersertifikasi.

“PPK, Pokja pemilihan/pejabat pengadaan wajib memiliki kompetensi sampai dengan 2023, itu amanat perpresnya” Ungkap Purnama.

Lebih lanjut, Pensiunan Auditor BPKP RI ini menjelaskan bahwa ASN nanti kedepannya yang akan naik eselon harus disyaratkan besertifikasi.

“Misalnya Pengawas akan naik ke pejabat Administrator harus berkompetensi Pengadaan Barang dan Jasa karena dia dibebani sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)” tandasnya.

Halaman
12
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved