Bawaslu Ingatkan KPU OKU Terkait Dana Kampanye dan Alat Peraga Kampanye

Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), mengingatkan pihak KPU OKU ) mengenai laporan akhir dana kampanye dan alat peraga kampanye

Bawaslu Ingatkan KPU OKU Terkait Dana Kampanye dan Alat Peraga Kampanye
RETNOWIRAJAYA/TRIBUNSUMSEL.COM
Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu OKU, Anggi Yumarta. 

TRIBUNSUMSEL.COM,BATURAJA - Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), mengingatkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ogan Komering Ulu (OKU) mengenai laporan akhir dana kampanye bagi para peserta pemilu.

"Termasuk juga laporan Alat Peraga Kampanye (APK), sebab APK juga dilaporkan sebagai laporan akhir dana kampanye," kata Ketua Bawaslu OKU Dewantara Jaya melalui Komisoner Bawaslu OKU Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Anggi Yumarta, Selasa (26/2).

Anggi menegaskan, pihak Bawaslu, menginginkan laporan itu sesuai peruntukan jangan sampai jadi ganjalan audit yang dilakukan tim auditor terhadap parpol peserta pemilu.

"Harusnya KPU itu makin gencar melakukan sosialisasi kepada parpol. Jangan sampai jadi "Jebakan batman" untuk kawan kawan parpol, informasikan ini kepada mereka hasil audit ini, karena di UU 7 jelas sanksinya dapat dibatalkan sebagai peserta pemilu," katanya.

Pihak Bawaslu OKU, mengaku sudah menyurati KPU OKU terkait APK berbayar atau yang difasilitasi KPU. Surat balasan dari KPU juga sudah ada.

Bawaslu OKU juga sudah memetakan wilayah zona yang melanggar, termasuk APK berbayar vidio tron ataupun bilboord berbayar.
Diungkapkan Anggi, satupun menurut KPU tidak ada APK berbayar yang dipasilitasi secara otomatis yang ada merupakan melanggar. Oleh karena itu pihaknya memiliki domain untuk melakukan penertipan bersama pihak Sat Pol PP.

"Kita akan melakukan rapat kordinasi terkait hal ini dengan Pol PP," katanya.

Untuk APK diluar zona seperti dipohon di tiang listrik pihak Bawaslu mengatakan bukan hanya Perbawaslu atau UU no 7 tapi dirujuk berdadarkan Peraturan Daerah itupun melanggar, jadi tanpa ada rekomendasi Bawaslu seharusnya pihak Pol PP wajib melakukan penertiban sebab mereka sebagai penegak perda.

Pihaknya kata dia sudah memiliki zona pansangan APK yang melanggar, pihak Bawaslu OKU sendiri sudah memiliki data hampir seluruh di 13 Kecamatan dan 157 desa di OKU lokasi-lokasi APK yang melanggar.

"Jadi kita tinggal eksekusi semua, kita lagi berkoordinasi dengan pihak terkait, tapi keinginan kami sekali eksekusi dapat melakukan langsung semua yang kita anggap ilegal kita eksekusi,"katanya.(rws)

Penulis: Retno Wirawijaya
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved