Dipecat KPU Palembang, Bawaslu Palembang Putuskan Pemecatan Yudin Tidak Sah

Pemecatan ketua sekaligus anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I, Yudin Hasmin pada 30 Januari 2019 silam oleh KPU Palembang panjang

Dipecat KPU Palembang, Bawaslu Palembang Putuskan Pemecatan Yudin Tidak Sah
ARIEF BASUKI ROHEKAN/TRIBUNSUMSEL.COM
Ketua PPK IB I, Yudin. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemecatan ketua sekaligus anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Barat I, Yudin Hasmin pada 30 Januari 2019 silam oleh KPU Palembang, berbuntut panjang.

Dimana Yudin sendiri melaporkan putusan KPU Palembang tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palembang, yang dinilai tidak sesuai mekanisme dan aturan yang ada.

Setelah melakukan klarifikasi Bawaslu Palembang memutuskan dalam pleno, apa yang dilakukan KPU Palembang telah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme.

"KPU Palembang harus melaksanakan putusan Bawaslu Palembang tersebut, sesuai peraturan yang berlaku, dan mengembalikan marwah saya selaku ketua dan anggota PPK IB I," kata Yudin, pasa putusan Bawaslu Palembang, Senin (25/2/2019).

Dalam putusan bernomor: 001/LP/PT.PP/ADM/kot/06.01/II/2019 tersebut, amar putusannya menyatakan KPU Kota Palembang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme.

Kemudian, memerintahkan kepada KPU Kota Palembang, untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemberhentian Saudara Yudin Hasmin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

"KPU dalam memberikan putusan ke penyelenggara pemilu baik PPK, PPS dan KPPS harus berdasarkan peraturan dan Perpu yang berlaku. Bukan dengan data yang tidak jelas dan kepentingan sesaat. Bahwa kami selaku penyelenggara tingkat PPK, selama ini sudah menjalankan amanat undang- undang yang sudah semestinya dan ini pembelajaraan bagi penyelenggara pemilu," capnya.

Yudin sendiri menjelaskan, jika pemecatan dirinya oleh KPU Palembang pada 30 Januari lalu dan di PAW oleh Monalisa, yang berdasarkan laporan dari masyarakat peduli pemilu jika terindikasi anggota parpol (PPP), namun hal itu telah diklarifikasinya jika hal itu tidak benar.

"Saya sudah klarifikasi ke divisi SDM dan Parmas. Yetty menyangka aku terindikasi anggota parpol, dan aku membantah karena tidak ada indikasi saya anggota Parpol, apalagi dari November 2017 sebagai ketua PPK IB I dan sampai diterbitkan pemberhentian tetap 30 Januari lalu," bebernya.

Kuasa hukum Yusdin, Widodo SH dan M Ibrahim Adha menambahkan, atas putusan itu pihaknya atas nama klien Yusdin melapor ke Bawaslu Palembang, karena secara administrasi pemberhentian itu melampaui kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved