Rakernas Forsesdasi 2019 di Balikpapan, Nasrun Umar Paparkan Isu Strategis di Hadapan Mendagri

Tujuan pelaksanaan acara ini untuk menjalin silaturahmi dan mendorong anggota FORSESDASI agar dapat berpartisipasi aktif

Rakernas Forsesdasi 2019 di Balikpapan, Nasrun Umar Paparkan Isu Strategis di Hadapan Mendagri
Humas Pemprov Kaltim
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Sekratris Daerah Seluruh Indonesia (DPP Forsesdasi) sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Nasrun Umar hadiri langsung dalam Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rakernas Forsesdasi 2019, di Gedung Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Rabu (20/2/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, BALIKPAPAN- Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (DPP Forsesdasi) sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Nasrun Umar menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rakernas Forsesdasi 2019, di Gedung Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Rabu (20/2/2019).

Acara yang di adakan mulai dari 20 hingga 22 Februari 2019 tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, SH.

Dalam laporannya Nasrun Umar menuturkan, tujuan pelaksanaan acara ini untuk menjalin silaturahmi dan mendorong anggota FORSESDASI agar dapat berpartisipasi aktif di dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Patisipasi itu melalui pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi untuk mewujudkan cita- cita reformasi birokrasi yaitu pemerintahan berkelas dunia 2025.

Dikatakannya, Isu-isu strategis yang akan dibahas yakni mengenai Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mengingat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,.

Pelaksanaan Birokrasi di Indonesia dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I Tahun 2010-2014, kemudian Reformasi Tahap II Tahun 2015-2019 dan Tahap III Tahun 2020-2025

“Oleh sebab itu perlu pemantapan kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahap II Tahun 2015-2019 dan Tahap III Tahun 2020-2025 secara menyeluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,"

"Dimana Para Sekretaris Daerah adalah Ketua Pelaksana Tim Reformasi Birokrasi Pemda sesuai Permendagri Nomor 135 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan didorong dan kepada Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah,” terangnya

Lebih jauh Nasrun menuturkan, isu strategis yang kedua adalah Pencegahan Korupsi Berdasarkan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pencegahan Korupsi, salah satu fokus strategi pencegahan korupsi adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi, dimana korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi kepercayaan publik kepada negara.

“Untuk itulah DPP Forsesdasi mendukung langkah Dewan Pengurus Nasional KORPRI melakukan Judicial Review terutama terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” katanya

Halaman
12
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved