Nasrun Umar : Sekda Harus jadi Lokomotif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nasrun Umar : Sekda Harus jadi Lokomotif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah
Humas Pemprov Sumsel
Sekda Nasrun 

TRIBUNSUMSEL.COM - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Nasrun Umar

Menghadiri penutupan Rapat koordinasi nasional (Rakornas) Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rakernas Forsesdasi tahun 2019.

Kegiatan ini digelar di BSCC Dome Balikpapan, Kamis (21/02).

Dipaparkan Nasrun Umar, Rakernas Forsesdasi 2019 menghasilkan Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh DPP Forsesdasi antara lain.

Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk dapat menjadi lokomotif dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk memimpin dalam implementasi reformasi birokrasi di daerah yang meliputi 8 (delapan) area perubahan.

Antara lain manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan.

Penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kemudian perlu diusulkan pula kepada pemerintah (Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi serta Kepala BKN) untuk memenuhi rasa keadilan (tidak dijatuhi 2 hukuman terhadap 1 perbuatan) dan masa depan ASN

Agar meninjau kembali Surat Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

" Mengharapkan kepada DPN KORPRI bersama DPP FORSESDASI yang telah mengusulkan uji materi terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (2), dan ayat (4) huruf b huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

Halaman
12
Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved