Caleg Tak Boleh Pasang APK di Zona Reklame Komersil, Bawaslu Palembang Temukan 58 Pelanggaran,

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang, mencatat sebanyak 58 Alat Peraga Kampanye (APK), yang melanggar

Caleg Tak Boleh Pasang APK di Zona Reklame Komersil, Bawaslu Palembang Temukan 58 Pelanggaran,
ARIF BASUKI/TRIBUNSUMSEL.COM
Ketua Bawaslu Kota Palembang, M Taufik. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang, mencatat sebanyak 58 Alat Peraga Kampanye (APK), yang melanggar selama masa kampanye berlangsung.

APK yang dinyatakan melanggar tersebut merupakan APK yang beretribusi seperti yang terpasang di papan reklame ataupun billboard.

"APK yang melanggar itu, ternyata apk beretribusi, padahal itu tidak boleh," kata Ketua Bawaslu Kota Palembang, M Taufik, Rabu (20/2/2019).

Menurut Taufik, penertiban dilakukan pihaknya berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI, dimana tidak diperbolehkan memasang APK yang beretribusi seperti reklame dan billboard.

Selain Surat Edaran, penertiban juga dilakukan karena adanya instruksi dari Bawaslu Provinsi Sumsel.

"Jadi kita lakukan penertiban terhadap APK retribusi yang melanggar sesuai tahapan, dengan melibatkan Pol PP dan pihak terkait lainnya," ujar Taufik.

Dalam penindakannya, pertama kata Taufik, Bawaslu melakukan inventarisir APK. Selanjutnya pendataan terhadap APK yang melanggar.

Bawaslu Lubuklinggau Copot 26 Branding Caleg di Angkot

Baliho Besar Caleg Ini Dipasang di Halaman Masjid di Lahat, Bawaslu Kirim Surat Supaya DIlepas

Kemudian memberikan imbauan kepada caleg, selanjutnya pemasangan stiker ' APK ini Melanggar' dan lalu merekomendasikan penertiban kepada pemerintah kota atau Satpol PP.

"Calon bisa melepaskan sendiri, tapi jika sudah diimbau tidak juga melepas maka kita akan rekomendasikan pada Satpol PP. Jika alat siap maka akan dilakukan penertiban," ujarnya.

Dikatakannya, 58 APK yang melanggar berasal dari APK capres, caleg DPR RI, DPRD Provinsi, Caleg DPRD Kota dan APK dari calon DPD RI.

"Hingga kemarin itu ada 58 APK retribusi yang ditempel stiker melanggar baik dari APK Capres, DPR RI, Provinsi, Palembang dan dari calon DPD RI," pungkas Taufik.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved