Berita Prabumulih

Kepala Dinas dan Badan di Prabumulih Dinas Luar Wajib Lapor BPK, Ini Alasannya

Para kepala dinas maupun kepala badan diminta serta menyampaikan informasi ke BPK karena selama dua bulan ke depan atau 45 hari kerja

Kepala Dinas dan Badan di Prabumulih Dinas Luar Wajib Lapor BPK, Ini Alasannya
Tribun Sumsel/ Edison
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Prabumulih, Jauhar Fahri 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Seluruh Kepala Dinas maupun Badan di lingkungan pemerintah kota Prabumulih yang akan perjalanan dinas luar (DL) diwajibkan melapor serta berkoordinasi dengan badan pemeriksa keuangan (BPK).

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Prabumulih, Jauhar Fahri kepada sejumlah wartawan ketika diwawancarai, Kamis (14/2/2019).

"Para kepala dinas maupun kepala badan diminta serta menyampaikan informasi ke BPK karena selama dua bulan ke depan atau 45 hari kerja, BPK melakukan audit di pemerintah kota Prabumulih," ungkap Jauhar.

Anggaran Terbatas, Pemkot Prabumulih Tidak Buka Penerimaan PPPK/P3K Tahap 1

Promo Tiket Nonton Film Dilan 1991 Cuma Rp 10 Ribu di Aplikasi TIX.ID dan M.TIX

Jauhar mengatakan, jika tidak ada koordinasi atau penyampaian informasi maka pelaksanaan audit yang sedang dilakukan BPK RI saat ini menjadi terganggu.

"Untuk itu dalam rangka percepatan pelaksanaan audit, kita harapkan sebagai penyampaian pelaporan tercepat ke tiga kita juga berharap proses auditnya cepat," pintanya.

Pria asli Kabupaten OKU itu menuturkan, proses audit akan menjadi dasar dalam menyusun peraturan daerah (Perda) pertanggungjawaban.

Sementara jika terhambat maka akan berdampak pada penyusunan ABT 2019 maupun APBD induk 2020.

Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Palembang Jadi Masjid Nasional, Kini Ada 3 Masjid Nasional

Live Streaming TV Bersama RCTI Bate Borisov vs Arsenal di Europe League, Pukul 00.55 WIB

"Enam bulan setelah laporan berakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban sudah disampaikan eksekutif. Makanya jangan sampai terhambat audit BPK sehingga nantinya tidak akan berjalan lancar dan tidak berdampak ke yang lain," tuturnya.

Lebih lanjut pria yang lama bertugas di BPK RI ini menjelaskan, ketidakhadiran kepala OPD pada saat dilakukan jika dilaporkan akan diketahui dan kepala dinas sendiri diminta untuk menunjuk perwakilannya yang benar-benar menguasai bidang tetsebut.

"Misal melakukan dinas luar kota kepala OPD harus berkoordinasi dan menunjuk perwakilan yang mampu membantu tim audit dari instansinya," jelas pria yang sebelumnya menjabat Inspektur Pemkot Prabumulih itu.

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved