Ini Syarat Jadi Anggota PTPS, Honor Rp 550 Ribu dan Butuh Ribuan Orang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), mengajak putra dan putri terbaik daerah untuk berpesan aktif

Ini Syarat Jadi Anggota PTPS, Honor Rp 550 Ribu dan Butuh Ribuan Orang
RETNOWIRAJAYA/TRIBUNSUMSEL.COM
Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu OKU, Anggi Yumarta. 

TRIBUNSUMSEL.COM,BATURAJA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), mengajak putra dan putri terbaik daerah untuk berpesan aktif menyukseskan Pemilu 2019.

Pihak Bawaslu OKU, menghadapi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif 2019, membuka pendaftaran untuk menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

"Kita akan merekrut sebanyak 1.243 PTPS untuk mengawasi setiap TPS, yang ada di OKU. Setiap satu PTPS akan bertugas di satu TPS, yang tersebar di 152 Desa/Kelurahan di 13 Kecamatan di Kabupaten OKU," kata Ketua Bawaslu OKU, Dewantara Jaya melalui Komisioner Bawaslu OKU Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu OKU, Anggi Yumarta, Rabu (13/2/2019).

Dikatakan Anggi, untuk perekrutan PTPS ini, pihaknya mengumunkan pendaftaran, penerimaan dokumen, penelitian administrasi hingga wawancara selama sembilan hari. Pendaftaran dimulai 11 Februari hingga 21 Februari 2019.

"Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 132 ayat 4, proses pembuatannya ada di Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)," terang Anggi.

Diungkapkan Anggi, pihaknya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat OKU yang ingin mengawasi kinerja penyelenggaraan Pemilu termasuk peserta Pemilu, namun harus memenuhi persyaratan.

Diantaranya, pendidikan minimal SLTA sederajat, Warga Negara Indonesia (WNI), pada saat mendaftar berusia 25 tahun serta setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

"Yang paling penting, calon PTPS harus memiliki integritas yang kuat, jujur ​​dan adil, serta tidak berafiliasi atau berpihak pada paslon dan partai tertentu," tegas Anggi.

Jika saat lulus seleksi, kemudian terungkap bahwa PTPS menjadi timses atau anggota partai, maka yang bersangkutan dicoret. "Untuk digantikan yang lainnya," katanya.

Untuk memastikan perekrutan PTPS berjalan lancar, Bawaslu OKU melakukan supervisi perekrutan PTPS ke Kecamatan - Kecamatan.

"Berdasarkan jadwal, PTPS paling lambat harus sudah dilantik pada 25 Maret 2019. Selama satu bulan bertugas, PTPS mendapatkan honor sebesar Rp550 ribu," timpal Anggi.

Ditambahkan Anggi, PTPS fokus utamanya bekerja untuk mengawal proses pemungutan dan perhitungan suara pada 17 April 2019. Selain itu, PTPS juga bertugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.

"Jika PTPS menemukan adanya pelanggaran maka PTPS harus melaporkannya ke Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di wilayah TPS tersebut. Selanjutnya berkoordinasi dengan Panwascam yang kemudian ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten OKU,"katanya.(rws)

TribunSumsel/rws
Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu OKU, Anggi Yumarta.

Penulis: Retno Wirawijaya
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved