Pemilu 2019

Partai Golkar Prabumulih Protes Permintaan KPU Prabumulih Supaya Ketua RT/RW Mundur dari Caleg

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Prabumulih meminta calon anggota legislatif (caleg) yang menjabat ketua RT/RW, mengundurkan diri

Partai Golkar Prabumulih Protes Permintaan KPU Prabumulih Supaya Ketua RT/RW Mundur dari Caleg
Tribun Sumsel/ Edison
Sekretaris DPD Golkar Prabumulih Daud Rotasi 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH -Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Prabumulih meminta calon anggota legislatif (caleg) yang menjabat ketua RT/RW, mengundurkan diri.

Permintaan KPU mendapat protes dari jajaran partai Golongan Karya (Golkar).

Sekretaris DPD Golkar Prabumulih, Daud Rotasi didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi, Ganjar Hasyim menegaskan, ada caleg dari partai Golkar Prabumulih yang merupakan ketua RT dan RW namun pihaknya tidak akan meminta yang bersangkutan mengundurkan diri serta menyampaikan ke KPUD Prabumulih.

"Jadi kami tetap berpedoman kepada aturan, anggota partai yang sudah ditetapkan menjadi caleg dan merupakan ketua RT dan RW tidak akan mengundurkan diri karena tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur itu," tegas Daud dan Ganjar ketika diwawancarai wartawan belum lama ini.

Hasil Timnas U-22 Indonesia vs Arema FC Menjelang Piala AFF U-22 2019, Skor 1-1

Video :Kronologi Suami Bunuh Istri Di Palembang, Setelah Bunuh Istri Febri Terjun Dari Jembatan Ogan

Menurut Daud, pihaknya telah membuka Peraturan KPU (PKPU) dan aturan diantaranya UU no 7/2017 serta aturan lain, tidak ditemukan adanya aturan yang mengatur secara eksplisit jika RT/RW harus mengundurkan diri.

"Dalam aturan itu kita lihat ada pengunduran diri itu untuk Gubernur, bupati dan walikota, lalu point selanjutnya mengatur direksi, komisaris dan pengawas dan atau karyawan pada BUMN, BUMD dan BUMDes serta lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri."

"Tidak ada jelas untuk RT/RW, Presiden, Menteri dan kami anggota dewan saja tidak mengundurkan diri," katanya.

Wakil Ketua 1 DPRD Prabumulih itu menjelaskan pihaknya sepakat dengan apa yang dilakukan para komisioner KPU yang pro aktif menanggapi keluhan dan laporan warga namun hendaknya memiliki landasan hukum yang jelas.

"Kalau ini tetap harus dilakukan tanpa dasar maka hati-hati KPU, bisa-bisa kena tuntut karena partai akan dirugikan," tegasnya.

Video : Warga Keluhkan Jalan Palembang-Betung Rusak Parah, Sebabkan Kemacetan Panjang

Sosok Febriansyah Diduga Pembunuh Istri di Mata Tetangga, Baik dan Rajin Hadiri Acara Keluarga

Halaman
12
Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved