Wakil Gubernur Sumsel Wanti-wanti Kabupaten dengan Nilai Kepatuhan di Zona Merah

Penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Wakil Gubernur Sumsel Wanti-wanti Kabupaten dengan Nilai Kepatuhan di Zona Merah
Humas Pemprov Sumsel
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya pada acara penyerahan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilingkungan Pemerintah kabupaten/kota di Sumsel tahun 2019. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Ombudsman Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumsel menggelar acara penyerahan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilingkungan Pemerintah kabupaten/kota di Sumsel tahun 2019.

Penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Bertempat di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (7/2/2019), acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya serta Bupati/ Walikota yang berkesempatan hadir.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menuturkan, Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Bupati/Walikota se- Provinsi Sumsel telah menandatangani kesepakatan target kedepan selain meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sumsel yang saat ini sekitar 12, 8 %.

Shabda Kawanan Bandar Narkoba Letto Cs Divonis Mati Hakim Pengadilan Palembang, Ini Perannya

Komplotan Bandar Narkoba Letto, Ony Langsung Merokok Usai Divonis Mati Ia Tak Menangis

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa tidak menutup kemungkinan masyarakat masih ada yang kurang mampu, mengingat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hanya dikuasai oleh golongan atas.

Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak bagi angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sumsel.

"Justru kadang-kadang daerah yang kaya Sumber daya alam (SDA) belum tentu masyarakatnya lebih sejahtera dibandingkan daerah dengan SDA yang terbatas,"

"Oleh sebab itu sekarang Saya mengajak Bupati/ Walikota kita mulai merumuskan bersama program-program selain untuk pelayanan publik juga mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumsel," ungkapnya

"Kenapa kami sampaikan demikian karena menurut kami berdasarkan Undang-Undang yang ada tugas kepala daerah itu adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya," tambahnya.

Herman Deru Pastikan Porprov 2019 Tetap di Prabumulih, Pemprov Sumsel Bantu Rp 10 Miliar

Sudah Bayar DP Rumah Tak Juga Dibangun, Puluhan Konsumen di Muaraenim Tuntut Pengembalian Uang 

Mawardi turut mengimbau kepada Kabupaten/Kota yang masih mendapat nilai Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) dan Kabupaten yang mendapat nilai kepatuhan rendah (Zona Merah) agar meningkatkan kualitas pelayanan publik di segala bidang.

Halaman
12
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved