Pagaralam dan Muaraenim Dapat Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Terendah dari Ombudsman

Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan telah melakukan penilaian di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota di Sumsel

Pagaralam dan Muaraenim Dapat Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Terendah dari Ombudsman
Tribun Sumsel/ Linda Trisnawati
Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan menyerahkan hasil penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik di Graha Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (7/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan telah menyerahkan hasil penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik di Graha Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (7/2/2019).

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M Adrian menagatakan, pada tahun 2018 lalu, Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan telah melakukan penilaian di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota di Sumsel.

Yaitu Kabupaten OKI, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Muara Enim.

Demi Anak Nadya Almira Rela Dimadu, Kini Sindir Wanita yang Mengusik Dirinya

Selain Tak Enak Dipandang, Perut Buncit Menyimpan Penyakit, Berikut 4 Cara Mengatasi Perut Buncit

"Dari ke-7 Kabupaten/Kota yang dinilai tersebut hanya terdapat satu pemerintah Daerah yang mendapatkan nilai kepatuhan tinggi atau zona hijau yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nilai 84, 14," ujarnya

Sedangkan ke-6 wilayah lainya mendapatkan nilai kepatuhan sedang atau zona kuning yaitu Kabupaten Muba dengan nilai 75,62, Kabupaten Lahat dengan nilai 67,38,

Kota Prabumulih dengan nilai 58,08, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Nilai 53,44.

Untuk pemerintah daerah yang mendapatkan nilai kepatuhan rendah atau zona merah. Yaitu Kota Pagar Alam dengan Nilai 48,15 dan Kabupaten Muara Enim dengan Nilai 44,17.

"Ombudsman adalah lembaga yang berwenang untuk memastikan pelayanan public di instansi pemerintah lebih apik, efisien dan transparan," katanya.

Trauma dan Merinding Lihat Panggung dan Suara Ambulance, Ifan Seventeen Jajal Jualan Kebab

BREAKING NEWS: Ibu Ini Pingsan Saat Gerobaknya Diangkut Pol PP, Heboh di Jalan POM IX

Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi masyarakat sebagai pengguna layanan yang mengalami atau merasakan kesulitan dalam pelayan publik seperti tidak adanya informasi tentang biaya dan jangka waktu penyelesaian pelayanan, kerumitan prosedur, serta tidak adanya pelayanan untuk penyandang disabilitas.

Oleh sebab itu dalam hal ini Ombudsman melakukan Survei Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayan Publik sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dilakukan pada kurun waktu Bulan Mei hingga Juni Tahun 2018.

"Penilaian kepatuhan dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayan public."

"Sedangkan tujuan umum penilaian ini untuk perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta mencegah maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap unit pelayanan," ungkapnya.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved