Piutang Pupuk Subsidi Capai Rp 3,2 Triliun

saat ini piutang perusahaan yang ada di pemerintah akan pupuk subsidi capai Rp 3,2 triliun.

Piutang Pupuk Subsidi Capai Rp 3,2 Triliun
ARIEF BASUKI ROHEKAN/TRIBUNSUMSEL.COM
Kunjungan Kerja Panja Komisi IV DPR RI di PT Pusri Palembang 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang mengungkapkan, saat ini piutang perusahaan yang ada di pemerintah akan pupuk subsidi, dari kurun waktu 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp 3,2 triliun.

Hal ini diungkapkan Direktur utama (Dirut) PT Pusri Palembang Mulyono Prawiro, di hadapan rombongan Panja Komisi IV DPR RI di sela- sela kunjungan kerja ke PT Pusri Palembang, Rabu (6/2/2019).

"Piutang subsidi dari tahun 2015 sudah mencapai Rp 3,2 triliun. Sementara Dirjen kementerian pertanian sudah menjanjikan piutang subsidi tahun ini dibayarkan, namun saat ini belum juga karena lagi diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI," kata Mulyono.

Jumlah ini terdiri dari piutang subsidi tahun 2015 (audited) Rp 1,034 T, 2016 (audited) Rp 1,261 T, 2018 (un-audited) Rp 871 miliar, PPN Wapu Rp 95 miliar, sehingga total Rp 3,263 T.

Pihaknya berharap, piutang itu bisa dibayarkan mengingat perusahaan juga membutuhkan dana, agar bisa meningkatkan produksi yang ada.

Selain itu, sebagai produsen pupuk bersubsidi di Sumatera, PT Pusri diungkapkan Mulyono, siapan untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi demi ketahanan pangan
Indonesia.

"Sebagai Produsen Pupuk, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, terus berupaya meningkatkan pengawasan
terhadap penyaluran pupuk subsidi, untuk mencegah kekurangan stok selama periode musim tanam di
awal Tahun 2019 dan memastikan pupuk tersedia di pengecer dan penyaluran pupuk sampai ke petani," ujarnya.

Diungkapkan Mulyono, hingga 4 Februari 2019, stok pupuk PSO di Lini III-IV Provinsi Sumatera Selatan yaitu Urea sebesar 101.926 Ton, stok NPK sebesar 2.761 Ton.

Menyikapi hal tersebut, ketua komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyayangkan belum dibayarnya piutang PT Pusri tersebut, apalago jumlahnya cukup besar dan sudah berlangsung sejak tahun 2015.

"Kita minta komite, jangan jadi beban pordusen pupuk, dan menteri pertanian kita dorong untuk bisa menyelesaikannya meski letak akhirnya ada di Kemenkue. Kalau tidak bisa subsidi maka cari solusi lainnya. Jika alasan selama ini audit BPK dan setiap tahun dilakukan, harusnnya juga dibayar setiap tahun, ini kok bisa hingga 5 tahun, dan jika danannya ada ini bisa ratusan ribu hektar membuka sawah baru," tukasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved