Bawaslu Akan Surati KPU OKU, Pertanyakan Legalitas Formal Billboard Berbayar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) melakukan rapat kerja (raker) dengan Panwaslu Kecamatan se-OKU, Senin (4/2/2019).

Bawaslu Akan Surati KPU OKU, Pertanyakan Legalitas Formal Billboard Berbayar
TribunSumsel/rws
TribunSumsel/rws Kordiv Pencegahan, Hubal dan Humas Yeyen Andrizal saat menyampaikan materi rapat kordinasi tentang pengawasan tahapan kampanye pemilihan legialatif (Pileg) dan Pilpres 2019. 

TRIBUNSUMSEL.COM, BATURAJA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) melakukan rapat kerja (raker) dengan Panwaslu Kecamatan se-OKU, Senin (4/2/2019).

Raker dilakukan kata Ketua Bawaslu OKU, Dewantara Jaya melalui Kordiv Pencegahan, Hubal dan Humas Yeyen Andrizal menjelaskan tentang pengawasan tahapan kampanye pemilihan legialatif (Pileg) dan Pilpres 2019.

"Raker tadi, dihadiri kordiv pengawasan,humas dan hubal panwaslu kecamatan beserta staf oprator pengawasan. Ia dalam raker tersebut menginfentarisir mengenai Alat Peraga Kampanye (APK) yang berbentuk bilbord berbayar," katanya.

Selanjutnya kata Yeyen pihaknya akan bersurat kepada pihak KPU Kab OKU, terkait legalitas formal, bilbord tersebut. "Secepatnya kita akan bersurat dengan pihak KPU," jelasnya.

Disamping itu, kata Yeyen ditetakan juga kepada Panwaslu di Kecamatan, untuk melakukan pencermatan Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke 2 atau (DPTHP-2) hasil penyempurnaan untuk menjadi perhatian terkait data pemilih yang tidak memenuhi syarat dan data pemilih yang memenuhi syarat, namun belun masuk di DPTHP- 2 hasil penyempurnaan.

"Hasilnya akan diremomendasikan secara berjenjang. Selanjutnya Data pemilih Khusus (DPk) dan DPTb untuk segera dicermati dan diawasi sesuai dengan tahapan," kata Yeyen selanjutnya akan menginventarisisasi penyebaran pemilih yang disabilitas untuk menjadi perhatian bagi penyelenggara Pemilu.

Di samping Divisi SDM dan Parmas, KPU Kab OKU, Doni Mardiyanto saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu menjelaskan, jika keberadaan sarana kampanye berupa bilbord berbayar masa atau waktu tahapannya sama dengan pemasangan iklan kampanye di media.

"Iklan kampanye berbayar, baru boleh dilakukan pada saat tahapan kampanye berbarangan dengan waktu tahapan iklan kampanye di media," jelasnya.(rws)

Penulis: Retno Wirawijaya
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved