Ini Penjelasan BPJS Kesehatan Tentang Aturan Urun Biaya, Hanya untuk Penyakit Tertentu

Aturan tersebut merupakan regulasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018

Ini Penjelasan BPJS Kesehatan Tentang Aturan Urun Biaya, Hanya untuk Penyakit Tertentu
Tribun Sumsel/ Retno Wirawijaya
BPJS Kesehatan OKU mengandeng RSUD Ibnu Soetowo untuk sosialisasi sekaligus membuka gerai pendaftaran, Kamis (10/1/2019) 

TRIBUNSUMSEL.COM.PALEMBANG- Terkait hebohnya tentang aturan baru Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengenai urun biaya dan selisih biaya membuat masyarakat bertanya-tanya kapan ini diterapkan?.

Menaggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Andi Anshar mengatakan aturan tersebut merupakan regulasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 mengenai urun biaya dan selisih biaya JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat).

"Ya benar, aturan itu berdasarkan Permenkes no 51 tahun 2018. Tapi ini belum diimplementasikan karena itu menunggu keputusan juknis dari Kementrian kesehatan," ujarnya saat dikonfirmasi Tribunsumsel.com, Senin (28/1/2019).

Andi mengatakan tak semua penyakit dikenakan urun biaya ini dan kementerian Kesehatan belum menentukan jenis-jenis penyakit apa saja yang bisa berpotensi disalahgunakan.

Ini Profil dan Biodata 3 Putra Musirawas Dapat Coaching Clinic dari Legenda Barcelona Ronaldinho

Hasil Pertandingan Sumsel Super League (SSL) Senin 28 Januari, Tunas Sriwijaya Bantai Pemkot FC

"Ada jenis-jenis penyakitnya tidak semua penyakit. Kita juga masing menunggu jenis penyakitnya apa karena yang menentukan dari Kemenkes," ujarnya.

Andi mengaku belum tahu kapan ini diterapkan namun pihaknya mengaku sudah mensosialisasikan hal tersebut.

"Tidak untuk semua penyakit, ada jenis-jenis penyakit yang berpotensi. Dalam hal ini belum bisa menyampaikan apa saja jenisnya, berapa banyak, tunggu dari Kemenkes. Jika sudah ditetapkan pasti akan ada rilisnya," imbuhnya.

Andi mengatakan, terkait adanya pemberitaan bahwa urun biaya ini sudah diberlakukan tidak benar.

"Belum diterapkan karena ini masih dibahas dalam tim yang dibentuk oleh Kemenkes," ujarnya.

Heboh Siswi Kelas 6 SD Melahirkan, Kembarannya Juga Alami Hal Sama, Ternyata Pelaku adalah Paman

Selalu Tampil Glamour, Lucinta Luna Terciduk Bawa Barang Bekas Saat Diperiksa Petugas Bea dan Cukai

Peraturan ini tidak berlaku pada peserta PBI (penerima bantuan iuran)  ataupun peserta yang dibayarkan pemerintah daerah. Peraturan ini akan berlaku untuk peserta non PBI atau bayar mandiri.

Diketahui, aturan urun biaya untuk rawat jalan pada setiap kunjungan, di rumah sakit kelas A dan B sebesar Rp 20.000, sedangkan di rumah sakit kelas C dan D sebesar Rp 10.000.

Sementara untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan dihitung dari total tarif INA CBG's setiap kali melakukan rawat inap, atau maksimal Rp 30 juta.

Sementara untuk selisih biaya, setiap pasien yang rawat inap hanya boleh naik satu kelas di atasnya dan membayar selisih biaya dari tarif INA CBG's hak kelasnya.

Deretan Video Parodi Dilan 1991 yang Bisa Bikin Tertawa, Ada Versi Animasi Hingga Bahasa Daerah

Kembali Terjadi, Wanita Terpelanting Gara-gara Busananya Tersangkut di Rantai Motor, Lihat Videonya

Sementara untuk peningkatan dari kelas satu ke VIP, peserta harus membayar selisih biaya maksimal 75 persen dari tarif INA CBG'S kelas satu.

Sedangkan untuk rawat jalan, apabila peserta yang ingin naik kelas ke poli eksekutif jika tersedia di rumah sakit, maka peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap kedatangan.

Penulis: Sri Hidayatun
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved