Pilpres 2019

Soal Laporan Sumbangan Dana Kampanye Nol Rupiah, Ini Tanggapan Tim Prabowo- Sandi di Sumsel

Sementara laporan LPSDK pasangan calon presiden dan wapres nomor urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno Rp 0

Soal Laporan Sumbangan Dana Kampanye Nol Rupiah, Ini Tanggapan Tim Prabowo- Sandi di Sumsel
Kolase/net
Prabowo-Sandi 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Tim Kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 tingkat provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Telah menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke KPU setempat, sebelum batas akhir penyerahaan 2 Januari pukul 18.00 WIB.

Dari laporannya, tim kampanye pasangan calon presiden dan wapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)- Ma'aruf Amin, melaporkan LPSDK-nya sebanyak Rp 100 juta.

"Sesuai laporan LPSDK, tim kampanye Jokowi- Amin ada sumbangan Rp 100 juta, namum tidak dilengkapi bukti tanda terima sumbangan," kata komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum Dan Pengawasan Hepriyadi, Jumat (4/1/2019).

Foto-foto Pembunuh Bayaran di Pagaralam Turun dari Pesawat, Disergap di Penampungan TKI

Punya Banyak Uang dan Terkenal, Lihat Kelakuan Soimah Ini yang Polos Seusai Berbelanja

Sementara laporan LPSDK pasangan calon presiden dan wapres nomor urut 02, Prabowo Subianto- Sandiaga Uno Rp 0.

Terkait hal tersebut, Badan Pemenangan Daerah (BPD) koalisi Indonesia Adil Makmur Sumsel, membenarkan tidak adanya penyampaian LPSDK Pasangan Prabowo- Sandi di Sumsel.

Karena langsung ke kas Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo- Sandi.

"Kalau Gerindra ada sumbangan dari semua anggota DPR/ DPRD maupun caleg semua tingkatan, tapi tidak masuk kas di daerah, melainkan langsung ke pusat," kata Wakil Sekretaris BPD Prabowo- Sandiaga provinsi Sumsel Nopran Marjani, Jumat (4/1/2019).

Lowongan Kerja Terbaru: Perum Bulog Buka Rekrutmen 2019, Cek Syarat dan Waktu Pendaftaran di Sini

Download MP3 Lagu Seventeen Kemarin, Diciptakan 2 Tahun Lalu, Viral Seusai Tsunami Banten

Dijelaskan Nopran, nanti dana sumbangan itu akan digunakan untuk logistik selama kampanye, seperti spanduk maupun APK lainnya.

"Termasuk juga untuk dana saksi nanti gunakan dari sumbangan itu, dan semua satu komando. Jadi meski dilaporkan di daerah nol bukan berarti tidak ada dana kampanye, melainkan semuanya dikumpulkan di pusat," ucapnya.

Sementara terkait KPSDK di partai Gerindra Sumsel di KPU setempat.

Nopran yang juga Sekretaris DPD Gerindra Sumsel ini, tidak adanya laporan yang diterima KPU Sumsel karena partainya tidak mewajibkan caleg- calegnya untuk melaporkannya ke KPU melalui Gerindra.

"Partai lain, caleg- calegnya memasukan dana dulu ke partai dan nanti dibuat atribut.

Tapi, kalau Gerindra Calegnya tidak perlu melaporkannya ke KPU, melainkan hanya konsumsi partai. Misal ada dana awal Rp 75 juta dan digunakan 25 juta dan setiap caleg tidak masukan ke partai.

Melaporkan sama kampanye secara perorangan yang ada," pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved