Tersangka Kasus OTT Kementerian PUPR Dalam Korupsi Bencana, KPK Pelajari Penerapan Hukuman Mati
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari soal penerapan hukuman mati dalam kasus suap proyek-proyek pembangunan
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari soal penerapan hukuman mati dalam kasus suap proyek-proyek pembangunan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018.
"Kami lihat dulu nanti, apa dia masuk kategori pasal 2 yang korupsi pada bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu.
• 12 Tahun Menikah, Darius Sinathrya Tuliskan Pesan Ini Untuk Donna Agnesia ,Maafkan Kesalahanku
• Isu Pernikahan Ammar Zoni & Irish Bella Merebak, Giorgino Abraham Dekati Ranty Maria ? Ini Faktanya
• Dicerai Tahun 2012, Begini Kabar Ghea Gayatri Istri Pertama Ifan Seventeen , Ternyata Seorang Dokter
Kalau menurut penjelasan di pasal 2 itu memang kan bisa di hukum mati, kalau dia korupsi pada bencana yang menyengsarakan orang banyak, nanti kami pelajari dulu," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari.
Dalam pasal 2 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan.
(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi
apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka.
Diduga sebagai pemberi antara lain Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo, Budi Suharto, Direktur PT WKE, Lily Sundarsih
Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara, Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo,
Sedangkan diduga sebagai penerima antara lain Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen SPAM Lampung, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare
PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin.
"Kami belum bisa putuskan ke sana nanti sejauh apa kalau memang itu relevan betul," ucap Situmorang.
