Pemilu 2019

Waspada, Ini 8 Potensi Pelanggaran Pemilu 2019

Salah satu upayah pencegahan pelanggaran pemilu seperti tersebut satu diantaranya dengan cara melakukan rakor dengan panwaslu kecamatan

Waspada, Ini 8 Potensi Pelanggaran Pemilu 2019
Tribun Sumsel/ Retno Wirawijaya
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ogan Komering Ulu (OKU) keliling melakukan rapat koordinasi pengawas pemilu partisipatif di seluruh panitia pengawasan Kecamatan. 

TRIBUNSUMSEL.COM,BATURAJA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ogan Komering Ulu (OKU) keliling melakukan rapat koordinasi pengawas pemilu partisipatif di seluruh panitia pengawasan Kecamatan.

Kordiv Pencegahan, Hubal dan Humas Bawaslu OKU Yeyen Andrizal menjelaskan, rapat koordinasi bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu Bawaslu melakukan pengawasan pemilu tahun 2019 mendatang.

Yeyen menceritakan dalam pelaksanaan Pemilu ada delapan potensi pelanggaran dalam pemilihan.

Diantaranya, kemungkinan terjadi kekerasan dan intimidasi, politik uang, kampanye hitam, data pemilih, TPS Tidak Akses, pemalsuan Dokumen, penggunan fasilitas negara dan kampanye di luar Jadwal.

"Hal inilah yang kita harus kita sikapi dan dilakukan pencegahan."

"Salah satu upayah pencegahan pelanggaran pemilu seperti tersebut satu diantaranya dengan cara melakukan rakor dengan panwaslu kecamatan dan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat," kaya Yeyen.

Video Detik-detik Erupsi Gunung Anak Krakatau 3 Jam Sebelum Tsunami Banten dan Lampung

Jadi Korban Tsunami Banten, Ini Sosok Bani Seventeen, Gabung Sejak SMA Hingga Sayang Anak

Rakor ini dilaksanakan selama tiga hari yakni 21, 22 dan 23 Desember di 13 Kecamatan yang ada di wilayah OKU.

Yeyen menjelaskan, pengawasan partisipatif dilakukan Bawaslu untuk mendorong pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu.

Bawaslu memandu ragam aktivitas masyarakat untuk ikut mengawasi Pemilu dalam sebuah arena kegiatan pengawasan bersama.

"Peran masyarakat dalam pembawasan pemilu antara lain bisa dengan cara memberikan informasi awal, mencegah pelanggaran, mengawasi atau memantai dan melaporkan dugaan pelanggaran ke pihak bawaslu mulai dari tingkat kelurahan/desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten," jelasnya.

Update Pukul 13.00 Korban Tsunami Banten dan Lampung : 168 Orang Meninggal dan 30 Orang Hilang

Cara Praktis dan Mudah Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Pakai Aplikasi BPJSTKU

Tujuan pengawasan partisipatif ini kata Yeyen tidak lain untuk menjadikan pemilu berintegritas, mencegah terjadinya konfkik, mendorong tingginya partisifasi publik.

Kemudian meningkatkan kualitas demokrasi dan membentuk karakter serta kesadaran politik masyarakat," katanya.

Penulis: Retno Wirawijaya
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved