Pajak Dari Air Permukaan Masih Kurang

Pendapatan yang diperoleh Pemda dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) kurang berjalan optimal, sehingga realisasinya masih rendah.

Pajak Dari Air Permukaan Masih Kurang
LINDA/TRIBUNSUMSEL.COM
Rapat Evaluasi dan Monitoring di Aula Bapenda Provinsi Sumsel, Jumat (7/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pendapatan yang diperoleh Pemda dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) kurang berjalan optimal, sehingga realisasinya masih rendah.

Salah satu penyebabnya yaitu laporan penjualan dan pemakaian air bersih dari Perusahaan Air Minum (PAM) milik Pemda dan swasta ada yang dibuat setahun sekali.

Hal ini terungkap dalam Rapat Evaluasi dan Monitoring oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel, kemarin (7/12/2018).

Koordinator Wilayah III Korsup Pencegahan KPK Adliansyah M Nasution mengatakan, selain laporan yang sering terlambat, pihaknya juga menemukan sejumlah kendala lainnya dalam mengoptimalkan pendapatan PAP Provinsi Sumsel diantaranya, laporan yang dilakukan masih secara manual. Dimana perusahaan melaporkan penjualannya kepada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang ada di Kabupaten/kota.

Selanjutnya, laporan tersebut diserahkan kepada Bapenda Sumsel untuk dikeluarkan surat penagihannya. Surat tersebut lalu dikirim kembali ke UPTB untuk diserahkan kepada wajib pungut (wapu) atau perusahaan. Mekanisme yang panjang dan rumit membuat pendapatan pajak tidak bisa berjalan optimal.

"Seharusnya di zaman serba canggih ini bisa dilakukan secara online. Jadi, Provinsi tinggal mengirim surat penagihan kepada UPTB untuk ditagih kepada wapu," ujar pria yang akrab disapa Coki.

Coki menjelaskan pembuatan sistem online juga bisa mencegah keterlambatan pembayaran dari perusahaan. Sehingga, Pemda bisa melakukan pemungutan setiap bulannya.

"Jadi kami rekomendasikan Pemda untuk membuatkan sistem onlinenya. Perusahaan juga kami wajibkan agar menyetorkan laporan setiap bulan. Jangan tahunan seperti yang lalu-lalu," jelasnya.

Menurut Coki, permasalahan lainnya yakni verifikasi keabsahan atau kebenaran besaran laporan penjualan yang dilakukan perusahaan. Ia mengharapkan Pemda bisa proaktif melakukan kroscek penjualan air bersih baik yang ke masyarakat maupun perusahaan. Sehingga, ditemukan angka yang tepat sesuai dengan penjualan yang dilakukan.

Halaman
12
Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved