Berita Palembang

Forum Honorer K2 Sebut PP 49 Tahun 2018 Tentang PPPK Picu Kecemburuan Diantara Honorer

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah resmi dirilis

Forum Honorer K2 Sebut PP 49 Tahun 2018 Tentang PPPK Picu Kecemburuan Diantara Honorer
Tribunsumsel.com/ Eko Hepronis
Foto Ilustrasi : Puluhan Forum Honorer Kategori K2 Kota Lubuklinggau mendatangi Pemerintah Kota (Pemkot) setempat dan meminta pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditunda. 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Melisa Wulandari

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah resmi dirilis.

Hanya saja untuk sebagian pihak, PP tersebut dinilai belum mengakomodir seluruh honorer.

"PP 49 tahun 2018 itu tidak menyelesaikan masalah honorer, terutama bagi honorer K2. Sebab dalam PP tersebut hanya mengakomodir guru dan tenaga kesehatan," kata Ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Sumatera Selatan (Sumsel) Sahrial, Jumat (7/12/2018).

Dia melanjutkan untuk tenaga honorer K2 ini banyak, tidak hanya guru dan tenaga kesehatan, di sekolah saja misalnya ada penjaga sekolah, operator, TU dan sebagainya.

"Belum lagi yang dari instansi lain, seperti honorer kantor camat, lurah, dan seterusnya," ujarnya.

BPOM Lubuklinggau Sita 196 Jenis Kosmetik Palsu dan Berbahaya

BRI Cabang Palembang Salurkan KUR Rp 1,1 Triliun Kepada 57 Ribu Penerima

Menurutnya, PP 49 Tahun 2018 tersebut berpontensi menimbulkan konflik dan memicu kecemburuan sosial antar honorer.

"Hal ini bisa jadi diakibatkan gara-gara pembatasan ada yang boleh ikut dan masih ada juga yang tidak ikut."

"Ini namanya bukan menyelesaikan masalah, malah ingin membenturkan antar honorer," katanya.

Faktanya, semua honorer K2 sama-sama mengabdi dengan kurun waktu yang cukup lama, ditambah lagi aturan PP tersebut juga membuka kesempatan yang tidak lulus jalur umum CPNS 2018, kemudian honorer non kategori juga boleh ikut.

"Maka yang terjadi peluang K2 akan semakin kecil. Belum lagi slot kuotanya nanti terbatas, yang terjadi akan menambah masalah bukan menyelesaikan masalah," ujarnya.

Penembakan di Prabumulih, Dandim : Ini Hanya Oknum, Sebagian Besar Kami Punya Jiwa untuk Negara

Melly Goeslaw Bagikan Tips Turunkan Berat Badan 9 Kg Dalam 2 Bulan, Cukup Lakukan Hal Sederhana Ini

Sementara itu, sebagian besar daerah PP ini ditolak oleh honorer. Namun untuk di Sumsel pihaknya masih akan mensosialisasikan, menyamakan persepsi antar koordinator FHK2I kabupaten/kota, setelah itu baru pihaknya akan menyatakan sikap atas PP ini.

FHK2I ini sendiri sudah banyak memperjuangkan nasib para honorer K2.
"Mulai dari menyampaikan aspirasi secara langsung, hingga mengajukan masukan secara tertulis kepada pemerintah," katanya

"Namun nampaknya masukan kami belum sampai atau tak didengar. Apalagi sekarang PP ini sudah ketok palu."

"Kami hanya berharap pemerintah kabupaten/kota dan provinsi ikut memperjuangkan nasib para honorer ini," tutupnya.

Penulis: Melisa Wulandari
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved