Berita Palembang

Pemkot Palembang Bongkar dan Potong Konstruksi Reklame Senilai Rp 300 Juta di Simpang DPRD Sumsel

Reklame besar di simpang DPRD Pemprov Sumsel dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja Palembang dan dinas terkait, Kamis (6/12/2018) siang

Pemkot Palembang Bongkar dan Potong Konstruksi Reklame Senilai Rp 300 Juta di Simpang DPRD Sumsel
Tribun Sumsel/ Hartati
Reklame besar di simpang DPRD Pemprov Sumsel dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja Palembang dan dinas terkait, Kamis (6/12/2018) siang. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Reklame besar di simpang DPRD Pemprov Sumsel dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja Palembang dan dinas terkait, Kamis (6/12/2018) siang.

Alasannya reklame milik CV Tri Media Advertising tidak memiliki izin mengurus reklame (IMR).

Media reklame berukuran 7x21 meter itu dirobohkan dengan cara dipotong dan diderek menggunakan crane.

Pembongkaran media reklame ini sempat terhenti lantara hujan deras, namun usai hujan reda pembongkaran kembali dilanjutkan.

Hendriadi pemilik advertising menyayangkan pembakaran reklame miliknya karena dia sudah beritikad baik memperpanjang izin.

Mengenal Sosok H Halim, Orang Kaya di Sumsel Sering Dikunjungi Presiden dan Banyak Tokoh Nasional

Lima Petugas Dishub Palembang Kocar Kacir Diserang Jukir Bersenjata Pedang

Hanya saja perpanjangan izin tidak diberikan rekomendasi dengan alasan terhambat surat keputusan Wakil walikota.

"Kami sudah mengajukan izin reklame tapi ditolak dan disayangkan karena tidak diajak berdialog atau diberi kesempatan memperpanjang izin padahal sudah kami urus tapi ditolak," ujarnya.

Pengacara Tri Media Advertising Fahmi Raghib msngatakan akan mengambil langkah hukum atas pembongkaran ini untuk menuntut keadilan karena setiap tahun kliennya membayar pajak Rp 112 juta per tahun.

Belum lagi akibat pembongkaran itu kliennya harus menanggung kerugian ratusan juga karena konstruksi yang dibongkar itu dibangun dengan biaya Rp 300 jutaan.

Betapa Terkejutnya Peraih Nilai Tertinggi SKD Ini Tahu Jadwal SKB Berbarengan Resepsi Pernikahannya

Fakta-fakta Dibalik Vonis Hukuman 6 Tahun Penjara Zumi Zola, Ditambah Denda Rp 500 Juta

"Kami akan melakukan upaya hukum atas penertiban ini karena hanya dilakukan sepihak dan pemberitahuannya juga November 2018 ini sehingga sangat mepet sekali waktunya," ujar Fahmi.

Halaman
12
Penulis: Hartati
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved