Pemilu 2019

Rumah Keadilan Ampera Gugat PKPU Nomor 7 Tentang Seleksi Anggota KPU dan KPU Kabupaten/Kota

Gugatan PKPU Nomor 7 tahun 2018 dilakukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang khusus, Selasa (27/11/2018)

Rumah Keadilan Ampera Gugat PKPU Nomor 7 Tentang Seleksi Anggota KPU dan KPU Kabupaten/Kota
Tribun Sumsel/ Arief Basuki Rohekan
Rumah Keadilan Ampera (RKA), menggugat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 tahun 2018, tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ke Mahkamah Agung, melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang khusus, Selasa (27/11/2018) 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Rumah Keadilan Ampera (RKA) menggugat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 tahun 2018, tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Gugatan PKPU Nomor 7 tahun 2018 dilakukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang khusus, Selasa (27/11/2018).

Permohonan uji materil atau judicial review PKPU Nomor 7 tahun 2018 itu, tepatnya pada pasal 20 ayat 3 huruf (a) dan (b) ke MA, atas laporan mantan calon KPU Palembang M Nopriansyah.

Pasal 20 ayat 3 huruf (a) dan (b) isinya, Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus penelitian administrasi sebagaimana ayat 2 sejumlah, poin a paling banyak 60 (enam puluh) calon untuk calon KPU Provinsi.

Sementara dipoin b, paling banyak 40 (empat puluh) calon untuk calon KPU Kabupaten/Kota.

Oknum PNS Diduga Gunakan Kendaraan Dinas Pemerintah untuk Mobilisasi Kegiatan Caleg di OKU Timur

Soroti Kinerja Timsel KPU Daerah, Bagindo Togar: 10 Besar Rawan Disusupi

"Pembatasan jumlah calon anggota KPU tersebut, kita nilai tidak memiliki dasar hukum sama sekali, dan sangat merugikan banyak pihak yang mendaftar sebagai calon anggota KPU," kata Nopriansyah melalui kuasa hukumnya Joemarthien didampingi Nala Praya Akbar, Ihsan Kurniawan, Andi Yulizar, dan Yudi Wahyudi.

Dijelaskan Joe, seperti diketahui untuk kota Palembang ada 81 orang yang tidak ikut tes CAT, karena digugurkan tim seleksi akibat berpedoman dengan aturan tersebut.

Joemarthine menambahkan, bahwa kliennya telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 21 ayat (1).

Perihal persyaratan calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota bahkan kliennya juga sangat berpengalaman di bidang kepemiluan, kepartaian dan ketatanegaraan.

Pembatasan jumlah calon peserta tersebut, tidak selaras dan bertentangan dengan ide, gagasan dan spirit pembentukan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

KPU Prabumulih Serahkan Alat Peraga Kampanye (APK), Tiap Parpol Dapat 10 Baliho dan 16 Spanduk

Dihadapan Caleg dan Relawan Pendukung Jokowi, MC Ajak Salam Dua Jari, Ini yang Terjadi Selanjutnya

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved