Berita Prabumulih

Daftar Nama Fasilitas Kesehatan, Klinik, dan Rumah Sakit Kerjasama dengan BPJS Kesehatan Prabumulih

Untuk fasilitas kesehatan sampai dengan November, sudah ada sebanyak 33 fasilitas kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Prabumulih

Daftar Nama Fasilitas Kesehatan, Klinik, dan Rumah Sakit Kerjasama dengan BPJS Kesehatan Prabumulih
Tribun Sumsel/ Edison
Puluhan Lurah, Kepala desa, perangkat dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil ketika mendapat pemahaman atau sosialisasi dari BPJS Kesehatan kota Prabumulih di rumah makan kampung cemara, Senin (26/11/2018). 

Daftar Fasilitas Kesehatan, Klinik, dan Rumah Sakit Sudah Kerjasama dengan BPJS Prabumulih

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - BPJS Kesehatan menggelar pengajaran dan pemahaman terhadap peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, Senin (26/11/2018).

Pesertanya puluhan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Kota Prabumulih.

Kegiatan pemberian pemahaman yang diselenggarakan di rumah makan kampung cemara itu digelar BPJS Kesehatan kota Prabumulih bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Yunita Ibnu dalam kegiatan tersebut menjelaskan, jika batasan paling rendah gaji atau upah Jaminan Kesehatan untuk PPNPN, kepala desa dan perangkat desa yaitu upah Mininum Kabupaten atau Provinsi.

Tunggakan BPJS Kesehatan Rp 3,4 Miliar di RSSA Lubuklinggau, Operasional Rumah Sakit Terganggu

Tunggakan Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Sumsel Rp 132 Miliar, Ini Sanksi Akan Diterima Peserta

"Jadi UMK atau UMP yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan untuk PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa," ujarnya.

Yunita Ibnu, berdasarkan data yang disampaikan per 23 November 2018 cakupan kepesertaan penduduk Kota Prabumulih sebesar 72.93 persen.

Artinya masih ada kurang lebih 27 persen lagi masyarakat Prabumulih yang belum tercover oleh program jaminan kesehatan nasional.

Untuk fasilitas kesehatan sampai dengan November, sudah ada sebanyak 33 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri dari Dokter gigi, Dokter Keluarga,

Mulai 1 Januari 2019 Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Dikabarkan Tak Bisa Urus SIM

Herman Deru Setuju Kebijakan Jokowi Potong Pajak Rokok ke Daerah untuk Bantu BPJS Kesehatan

Halaman
12
Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved