Pilpres 2019

PDIP Keluarkan Kebijakan, Caleg yang Terpilih di Pemilu 2019 Bakal Tak Dilantik, Kalau Ini Terjadi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PIDP) menyiapkan kebijakan baru untuk tidak melantik calon legislatif (caleg) yang terpilih

PDIP Keluarkan Kebijakan, Caleg yang Terpilih di Pemilu 2019 Bakal Tak Dilantik, Kalau Ini Terjadi
Tribunsumsel.com/ Arief
Foto Ilustrasi (tak ada kaitan dengan isi berita) 

TRIBUNSUMSEL.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PIDP) menyiapkan kebijakan baru untuk tidak melantik calon legislatif (caleg) yang terpilih di suatu daerah pemilihan.

Kebijakan itu berisi apabila suara calegnya, lebih tinggi dari perolehan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf di Pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Aksi Kocak Jokowi saat Bahas Soal Tampang Boyolali, Sampai Ketawa Terbahak-bahak

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberi peringatan keras bagi caleg-calegnya jika tak mensosialisasikan pasangan capres/cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dalam kampanye.

Cara ini diharapkan bisa memompa kerja keras para caleg agar fokus memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Bahkan, mengingat pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah satu tarikan napas, " katanya.

Hasto
Hasto ()

"DPP akan mengeluarkan instruksi bagi caleg yang nanti perolehan suaranya melampaui perolehan suara Presiden dan Wapres, kami usulkan untuk tidak dapat dilakukan pelantikan," kata Hasto.

Selain itu, PDIP juga menginstruksikan kadernya yang menjadi calon legislatifnya untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang memuat gambar Jokowi-Ma'ruf Amin.

Selain itu, juga ada gambar Bung Karno serta Megawati Soekarnoputri.

"Wajib untuk memasang gambar Pak Jokowi dan Ma'ruf. Wajib untuk memasang gambar Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri," ucap Hasto.

Jokowi ke Palembang

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi), dijadwalkan akan mengukuhkan pengurus Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Sumsel, Minggu (25/11).

Wakil Ketua Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) KIK Lukman Edi, mengatakan, selain sebagai capres kehadiran Jokowi juga sebagai Presiden.

"Agendanya ada dua, satu kapasitasnya sebagai Presiden, dengan agenda Kementerian pertemuan dengan kepala Desa, pendamping Desa dan PKH untuk jaring pengaman desa dan menerima Perhutani sosial," katanya.

Halaman
12
Editor: Siemen Martin
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved