Kampanye Hitam Sawit Ancam Kehidupan 17,5 Juta Buruh Sawit, Apindo Sumsel Surati Presiden

Kampanye hitam yang mengancam nasib buruh sawit di Indonesia menuai respon dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel

Kampanye Hitam Sawit Ancam Kehidupan 17,5 Juta Buruh Sawit, Apindo Sumsel Surati Presiden
Istimewa
Ketua Apindo Sumsel, Sumarjono Saragih (dua dari kiri) menolak dan mengutuk aksi-aksi yang melakukan kampanye hitam atas sawit 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Kampanye hitam yang mengancam nasib buruh sawit di Indonesia menuai respon dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel.

Tidak ingin berlarut dengan kondisi tersebut, Koalisi Serikat Buruh dan Apindo Sumsel menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan tagar perjuangan #sawitadalahkita.

"Kami menolak dan mengutuk aksi-aksi yang melakukan kampanye hitam atas sawit."

"Karena tidak sesuai fakta, tidak adil, dan sangat diskriminatif," ujar Ketua DPP Apindo Sumsel, Sumarjono Saragih.

Baca: Mayat Wanita Dalam Lemari, Sehari Sebelum Meninggal Telepon Kangen Ingin Pulang dan Rajin Kirim Uang

Baca: Diundang Secara Langsung oleh Baim Wong ke Acara Pernikahannya, Tak Disangka Begini Respon Marshanda

Menurut Sumarjono, kampanye hitam tersebut secara nyata telah mengancam nasib 17,5 juta buruh sawit Indonesia.

Harga turun, sawit ditolak di pasar global, tangki minyak sawit penuh dan melimpah.

Aktivitas pekerjaan panen dan perawatan sudah dikurangi bahkan berhenti.

"Bila tidak ada solusi segera maka buruh terancam PHK dan bisa meningkatkan kriminalitas dan kerawanan sosial di sentra-sentra sawit," tuturnya.

Baca: Mardani Usulkan Gaji Guru Rp 20 Juta Perbulan, Ini Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Baca: Viral Ucapan Prabowo Subianto Sebut Lulus SMA Cuma Ngojek, Ini Pembelaan Fadli Zon

Selain itu, pihaknya meminta dan mendesak Pemerintah menindak kelompok NGO, LSM Lokal dan Global yang melakukan aktivitas yang melanggar hukum dan dan memutarbalikkan fakta sebenarnya.

"Pemerintah harus lebih aktif melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan sehingga semua pelaku kebun sawit patuh dan taat dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia," jelasnya.

Ia mendesak dan mendukung segala upaya dan kebijakan yang bisa menaikkan harga segera.

Peningkatan konsumsi dalam negeri program B20 dan mengurangi atau menghilangkan pungutan ekspor diharapkan dapat menjadi solusi.

"Kami berharap aspirasi ini bisa didengar oleh pak Presiden untuk kemudian ditindaklanjuti," pungkasnya. (rel)

Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved