Pilpres 2019

Kepala Daerah Pendukung Jokowi Banyak Ditangkap KPK, Ini Kata Pihak Istana

Tertangkapnya Bupati Pakpak Bharat, menambah daftar kepala daerah pendukung Jokowi yang terjerat masalah korupsi diamankan KPK

Kepala Daerah Pendukung Jokowi Banyak Ditangkap KPK, Ini Kata Pihak Istana
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

TRIBUNSUMSEL.COM - Tertangkapnya Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu menambah daftar kepala daerah pendukung Jokowi yang terjerat masalah korupsi diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menangkap Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin, Wali Kota Pasuruan Setiyono, dan Bupati Malang Rendra Kresna.

Semuanya adalah pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Baca: Indonesia Ulangi Piala AFF 2012, Tersingkir di Fase Penyisihan, Ini Kata Bima Sakti

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan, tidak ada hubungan antara pilihan politik di Pilpres dengan tindak pidana korupsi.

Siapa pun yang melakukan korupsi harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Baca: Disebut Sudah Tidak Tinggal Satu Rumah Lagi dengan Gisella Anastasia, Ini Kata Adik Gading Marten

"Harus bedakan pilihan politik dan penegakan hukum. Ini ada di domain penegakan hukum. Ada orang yang pilihan politik masing-masing," kata Johan Budi, di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018)

"Enggak ada hubungannya menurut saya," katanya.

Baca: Diusulkan Mardani Ali Sera Gaji Guru Rp 20 Juta, Ini Kata Prabowo Tanggapi Usulan Timnya

Johan menegaskan, Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan agar para kepala daerah tidak menerima suap dan melakukan korupsi.

"Presiden selalu menekankan dalam pertemuan bersama kepala daerah jangan main-main dengan uang negara, jangan main-main dengan uang rakyat," jelasnya.

"Jadi Presiden justru mengajak kepala daerah dalam kaitan penggunaan alokasi anggaran baik APBN, APBD," kata Johan.

Johan mengatakan, Kepala Negara juga selalu berpesan kepada kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara.

"Itu kan sudah firm. Kalau kemudian ada yang ditangkap itu ya bupati, wali kotanya yang enggak benar," terangnya.

"Tapi kebijakan di pusat sendiri, yang disampaikan Presiden, penggunaan anggaran bahkan kepada menterinya disampaikan dalam rapat-rapat," kata Johan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kata Istana soal Banyak Kepala Daerah Pendukung Jokowi Ditangkap KPK",

Editor: Siemen Martin
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved