Pemprov Sumsel Terancam Rugi Rp 18.3 Triliun Usai Truk Batubara Tak Boleh Lewat Jalan Umum

Keputusan gubernur sumsel Herman Deru mencabut pergub nomor 23 tahun 2012 mengenai angkutan

Pemprov Sumsel Terancam Rugi Rp 18.3 Triliun Usai Truk Batubara Tak Boleh Lewat Jalan Umum
Sripo/ Ehdi Amin
Massa menghadang dan meminta angkutan batubara yang melintas di jalan umum di wilayah kecamatan merapi putar balik, Jumat (9/11/2018) 

TRIBUNSUMSEL.COM -- Keputusan gubernur sumsel Herman Deru mencabut pergub nomor 23 tahun 2012 mengenai angkutan batubara dilarang melintas di jalan umum.

Ternyata membuat pemprov Sumsel terancam merugi sebesar 1.2 Miliar dolar AS atau setara Rp 18.3 Triliun per tahun.

Hal tersebut disampaikan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menanggapi kebijakan baru dari Gubernur Sumsel tersebut.

Juru bicara APLSI Rizal Calvary mengatakan, larangan truk batubara hanya bisa melintas di jalan khusus dapat menyebabkan tersendatnya pasokan batubara keluar Sumsel.

Sebab, akan terjadi antrean panjang dikarenakan hanya satu jalur yang digunakan.

Selain itu, jalan Servo yang dikelola PT Titan Infra Energy sebagai pengelola jalur khusus tidak memiliki stockpile yang dapat menampung batubara yang berasal dari 30 tambang di Sumatera Selatan.

Sebab, setiap tambang memiliki kalori dan spek batubara yang berbeda.

Sehingga PT Titan diharapkan untuk memiliki stockpile yang bisa menampung batubara lebih dari 30 tumpukan.

“ Apabila pemerintah Provinsi Sumsel tetap mempertahankan aturan ini dikhawatirkan pemerintah akan kehilangan potensi pendapatan 1,2 miliar dolar AS atau Rp 18,3 triliun per tahun lantaran tidak bisa mengirim 23 juta ton batubaranya akibat pengalihan ini.

Itulah sebabnya kami memjnta agar aturan ini dikaji kembali,” kata Rizal, Kamis (8/11/2018) dilansir dari kompas.

Halaman
1234
Editor: Mochamad Krisnariansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved