Berita Palembang

Soal Amonia PT Pusri, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Palembang: 'Kami Tidak Segan Menutupnya'

Terkait bau amonia yang merupakan salah satu bahan pembuatan urea milik pabrik PT Pusri yang akhir

Soal Amonia PT Pusri, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Palembang: 'Kami Tidak Segan Menutupnya'
TRIBUNSUMSEL.COM/Abriansyah Liberto
TINGKATKAN PUPUK NPK - Seorang pegawai melakukan pengecekan pabrik PT Pusri, Palembang, Jumat (27/4/2018). PT Pupuk Sriwijaya terus melakukan ekspani industri pupuk untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, Pusri tengah konsentrasi meningkatkan kuantitas Pupuk NPK. Pembangunan pabrik NPK Fusion II di Palembang ini Rencananya, keberadaan akan mampu menghasilkan NPK sebanyak 200.000 ton per tahun. Dari sebelumnya yang hanya sekitar 100.000 ton per tahun. TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO 

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG -- Terkait bau amonia yang merupakan salah satu bahan pembuatan urea milik pabrik PT Pusri yang akhir- akhir ini, dirasakan warga kota Palembang, disikapi tegas anggota DPRD kota Palembang.

Ketua fraksi Demokrat di DPRD Palembang, Anton Nurdin memiliki sikap yang tegas terhadap keberadaan PT Pusri saat ini.
Meski PT Pusri merupakan perusahaan cukup dibangakan di kota Palembang, namun begitu juga sudah sewajarnya Pusri dibaguskan hasil produktifitasnya. 
"Jangan sampai, adanya Pusri buat resah masyarakat, rusak ekosistem alam, karena tidak mengindakan ekosistem alami.
Kita ketahui beberapa waktu lalu pusri buat repot, karena membuat mabok masyarakat dan ikan pada mati. Artinya Pusri tidak menyadarinya," ungkap Anton.
Dilanjutkan Sekretaris DPC partai Demokrat Palembang ini, berharap nantinya Pusri bisa menjunjung tinggi, keberadaan kota Palembang dengan menggunakan sistem berteknologi tinggi yang ramah lingkungan dan masyarakat.
"Kami dewan menuntut PT Pusri bertanggung jawab dan memberi santunan bagi warga di ring 1 disana, dan merehabilitasi pabrik dengan ramah lingkungan.
Kalau tidak, kami tidak segan- segan menutupnya," tegas mantan anggota DPRD Sumsel ini.
Sementara, Sekretaris komisi III DPRD Palembang Ade Victoria meminta, untuk dilakukan pemeriksaan oleh badan atau dinas terkait yaitu lingkungan hidup.
Apakah produksi pabrik yang ada di PT Pusri mencemarkan atau membahayakan lingkungan sekitarnya.
"Soal katanya star up, ini lagi dikaji dinas Lingkungan hidup, kita akan tanya apakah memang ada kegiatan rutin pengontrolan kegiatan produksi di Pusri atau tidak, dan kita ingin tahu hasilnya," kata Ade Victoria.
Menurut Ade, adanya star up mesin pabrik yang mengeluarkan bau amonia, tidak hanya dirasakan warga yang mual- mual dan sesak nafas, tapi juga tambak ikan warga disekitar banyak ikannya pada mabuk dan mati.
"Kita dapat laporan seperti itu, jika dari bau amonia banyak ikan milik tambak warga pada mabuk dan mati," ujarnya.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, dirinya bersama anggota komisi 3 lainnya, akan melakukan langkah awal untuk menjadwalkan sidak perusahaan pupuk nasional tersebut.
"Kita ingin tahu nantinya, jangan sampai perusahaan kebanggaan masyarakat Sumsel tersebut, yang sudah kelas internasional terssbut dianggap tidak profesional, sehingga sistem pengaman bagi masyarakat harus diperhatikan," tandasnya.
Ade juga menyoroti, CSR yang dikeluarkan PT Pusri selama ini, dianggap tidak seimbang dengan yang diberikan ke masyarakat, khususnya pada ring I lokasi pabrik.
Selain itu, dengan posisi pabrik PT Pusri yang ada di pusat kota Palembang, dianggap sudah tidak layak lagi. Namun dirinya heran, kenapa dilokasi tersebut masih dibangun pabrik baru lagi.
"Kita dukung rencana pemindahan pabrik di TAA dan Lampung, tapi nyatanya masih bangun pabrik disekitaran itu.
Disana juga dari data yang ada, terdapat perusahaan Agrin asal Singapore dan bahan baku dari cina untuk memproduksi pupuk NPK," tandasnya.
Ade berharap kedepannya, setiap pekerjaan atau produksi dari PT Pusri yang berhubungan dengan warga, untuk
disosialisasikan terlebih dahulu agar masyarakat sudah mengantisipasi sejak dini.
"Disini juga PT Pusri terus melakukan perluasan operasional dialur sungai, namun pendangkalan sungai musi tidak ada pengerukan, yang jelas merusak ekosistem," tukasnya.
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Mochamad Krisnariansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved