Pemilu 2019

Cara dan Aturan Membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Caleg

KPU OKU mengingatkan semua caleg melaporkan kegiatan kampanye saat pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Cara dan Aturan Membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Caleg
TribunSumsel/rws
Ketua KPU OKU, Naning Wijaya 

TRIBUNSUMSEL.COM,BATURAJA–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Komering Ulu (OKU) mengingatkan semua calon legislatif melaporkan kegiatan kampanye pada saat pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Kalau tidak, bakal dikenakan sanksi berupa pengguguran jika terpilih menjadi anggota DPRD.

“LPPDK jangan dianggap remeh. Sebab kalau tidak melaporkan pelaporan LPPDK. mereka (peserta pemilu terpilih) bisa dibatalkan menjadi anggota legislatif,” ucap Ketua Komisioner KPU OKU Naning WIjaya, Minggu (21/10/2018).

Naning menjelaskan, sesuai jadwal, penyampaian laporan LPPDK ke KAP (Kantor Akuntan Publik) pada 26 April – 2 Mei 2019.

“Hal tersebut tertera dalam PKPU 24 dan 29 Tahun 2018 tentang Tahapan Dana Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye,” kata Naning.

Baca: Dua Pemuda Asal Muaraenim dan Lahat Sukses di Malaysia, Raih Runner Up Ogfest 2018

Baca: Hitung-hitungan Peluang Timnas U-19 Indonesia ke Perempat Final Piala Asia usai Kalah dari Qatar

Kepada seluruh caleg, lanjut Naning, seluruh kegiatan kampanye yang telah dilakukan, didokumentasikan dengan baik.

“Setiap kegiatan kampanye harus didata dan dikonversi menjadi rupiah,” timpal Naning.

Diungkapkan Naning, setiap kegiatan dialog dan tatap muka caleg ke warga tidak dibatasi.

Namun, setiap kegiatan caleg, misalnya dihadiri 20 – 30 orang, harus didata dalam pelaporan dana kampanye nanti dan membuat catatan kerja.

Baca: Masih Ingat Manager Olga Syahputra, Mak Vera? Lama Tak Terekspos Kini Jual Ayam

Baca: Dikabarkan Dekat dengan Pemain Timnas, Intip Penampilan Anak Sulung Almarhum Ustaz Uje, Ternyata

“Setiap pertemuan dengan masyarakat harus dilaporkan ke KPU. Misalnya ada 30 peserta dengan 30 komsumsi dengan berapa biaya yang dibutuhkan. Itulah yang dilaporkan,” ucap Naning mencontohkan.

Untuk mengontrol caleg yang tidak melaporkan hasil kegiatanya, KPU akan meminta data tembusan ke pihak kepolisian.

“Nanti kami kontrolnya lewat tembusan dari KPU terhadap laporan dari peserta pemilu (caleg) yang mau kampanye yang melapor atau izin ke Polisi. Kalau misalnya kegiatanya 100 kali, tapi dia hanya melaporkan 50 kali. Itu akan ketahuan,” pungkas Naning.

Penulis: Retno Wirawijaya
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved