Defisit Keuangan, Presiden Jokowi Berikan Teguran Keras ke Dirut BPJS ,' Ini Cambuk Bagi Kami'

Presiden Joko Widodo membuka kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta

Instagram
BPJS Kesehatan bantah 8 penyakit tak ditanggung 

TRIBUNSUMSEL.COM -- Presiden Joko Widodo membuka kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).

Dalam acara itu, Presiden Jokowi menegur Direktur Utama BPJS Kesehatan terkait persoalan defisit keuangan perusahaan.

Dalam pembukaan kongres tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, persoalan utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit seharusnya bisa diselesaikan di tingkat Direksi BPJS dan tak perlu sampai ke meja presiden.

Presiden Jokowi pun meminta BPJS Kesehatan untuk segera membenahi sistem manajemen agar tidak ada lagi kasus defisit keuangan sehingga tak mampu membayar utang ke rumah sakit.
Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf kepada Kontan.co.id, Rabu (17/10/2018) mengatakan, pihaknya akan terus mendorong koordinasi kepada kementerian dan lembaga terkait soal ini.
Sebab, BPJS Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri.
Termasuk dalam mengatasi masalah defisit keuangan.
Iqbal bilang, kalau memang salah satu jalan keluar defisit dengan menaikkan iuran.
BPJS Kesehatan tidak bisa memiliki kewenangan penuh untuk itu.
Pasalnya, yang memiliki kewenangan itu adalah pemerintah.
Tapi kalau soal masalah koordinasi tentu
kami akan melakukan lebih baik lagi tidak hanya kepada Menteri Kesehatan tapi juga ke Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga memiliki konsen terhadap ini.
"Tentu pernyataan Presiden menjadi cambuk bagi kami," ujar Iqbal.


Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved