Berita Prabumulih

Puluhan Pejabat Prabumulih Dilengserkan Richard Chahyadi Dikembalikan ke Jabatan Semula

Hal itu ditegaskan Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH ketika diwawancarai usai menyerahkan KUA PPAS APBD 2019 ke DPRD Prabumulih

Puluhan Pejabat Prabumulih Dilengserkan Richard Chahyadi Dikembalikan ke Jabatan Semula
Tribun Sumsel/ Edison
Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH ketika melakukan sidak ke sejumlah instansi di Pemkot Prabumulih, Kamis (20/9/2018). 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Pemerintah kota Prabumulih terhitung Senin (15/10/2018) mengembalikan jabatan puluhan pejabat dilantik ilegal ke pejabat semula yang dilengserkan pada masa Penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H Richard Chahyadi Ap Msi.

Keputusan itu diambil setelah Pemkot Prabumulih mengantongi surat perintah dari kementerian dalam negeri (Kemendagri).

Hal itu ditegaskan Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH ketika diwawancarai usai menyerahkan KUA PPAS APBD 2019 ke DPRD Prabumulih.

"Sesuai dengan surat hasil pertemuan dengan kemendagri beberapa waktu lalu maka pejabat yang dilantik tapi tidak mendapat izin Mendagri kita kembalikan lagi ke jabatan semula, sementara yang mendapat izin sekitar 12 pejabat akan tetap pada jabatannya," ungkap Wawako kepada sejumlah wartawan.

Baca: Berita Kebakaran di Tungkal Muaraenim, 1 Rumah Ludes 3 Rumah Rusak Berat,  Romlah Masih Syok

Baca: Augie Fantinus Tersangka Pencemaran Nama Baik Sudah 3 Hari Ditahan, Begini Nasib Selanjutnya

Fikri mengatakan, untuk pejabat lama yang dilengserkan pada masa Penjabat akan diberikan surat keputusan (SK) walikota dan tanpa dilakukan pelantikan langsung menduduki jabatan yang semula sebelum pilkada.

"Terhitung hari ini (kemarin-red) mereka sudah harus menempati jabatan mereka dulunya, ini berlaku untuk seluruh eselon baik IV, III dan II yang dilantik tak dapat izin kemarin tapi untuk yang mendapat izin mendagri tetap," katanya.

Lebih lanjut suami Hj Reni Indayani ini menjelaskan, untuk posisi jabatan lama yang kosong karena ditinggal pindah atau mutasi luar daerah serta untuk yang mengundurkan diri maka akan diisi oleh Pelaksana tugas (Plt).

"Untuk yang pindah-pindah diganti pelaksana tugas, sementara untuk pejabat Plt yang kita tunjuk beberapa waktu lalu mengisi kekosongan maka lepas diisi pejabat lama seperti kepala dinas pendidikan," jelasnya.

Baca: Anak 4 Tahun Meninggal Dunia Saat Kecelakaan di Jalan Lintas Pagaralam, 2 Orangtuanya Luka Serius

Baca: Daftar Film Indonesia yang Tayang di Bioskop Oktober-November 2018, Cek Video Trailer di Sini

Baca: Hasil Akhir, Persipura Jayapura vs Persib Bandung 1-1, Persib Bertahan di Puncak Klasemen

Ia mengatakan kepada seluruh pejabat mulai dinas masing-masing, menghapuskan perbedaan jangan terkotak-kotak dan bekerja membangun kota Prabumulih.

Disinggung mengenai tunjangan, Fikri menerangkan jika ada tuntutan dari pejabat lama maka sah-sah saja pejabat yang dilantik ilegal mengembalikan uang tunjangan namun jika tidak maka tidak masalah.
"Mestinya pejabat dilantik tanpa izin harus paham aturan, pejabat defenitif yang mempunyai wewenang bulat saja dalam aturan boleh melakukan pelantikan 6 bulan kecuali ada izin dari mendagri."

"Mestinya mereka menanyakan mana izin mendagri itu, selain itu lihat juga track record pejabat yang melantik apalagi pernah terjadi di OKU Timur," terangnya.

Menanggapi pengembalian puluhan jabatan ASN itu, Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE mengungkap pihaknya kedepan akan melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait keputusan pengembalian jabatan ke pejabat asal tersebut.

Baca: Harga, Tipe, Jenis, dan Manfaat Mainan Edukasi Sesuai Rentang Usia dan Tahap Pertumbuhan Anak

Baca: Cuaca Panas, Perhatikan Rantai Sepeda Motor Jangan Telat Diberi Pelumas

"Kami akan kroscek lagi ke Kemendagri karena ada dampak tunjangan mereka, baik yang diganti maupun yang sempat menjabat apakah harus dikembalikan atau tidak. Karena kasihan mereka tidak tahu yang dilantik oleh kepada daerah dan menjalankan perintah saja," bebernya.

Palo mengingatkan, dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan pedoman yang ada dan tanpa melanggar aturan meski hal itu menyangkut hak prerogatif walikota.

"Seharusnya dari Sekda atau BKPSDM mengetahui hal itu tapi kita tidak ingin melihat kesitu, yang kita inginkan saat ini pemerintahan berjalan dengan baik. Semua nyaman dan masyarakat maupun pegawai tidak ada yang terkotak - kotak," harapnya.

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved