Ini Tugas Kedudukan Camat dan Lurah Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 17 Tahun 2018

Camat diharapkan memahami perubahan kedudukan, tugas pokok dan fungsi supaya mampu menjalankan urusan pemerintahan umum dan tugas atributif

Ini Tugas Kedudukan Camat dan Lurah Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 17 Tahun 2018
Tribun Sumsel/ Linda Trisnawati
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kedudukan Kelurahan bukan lagi merupakan satuan kerja perangkat daerah, namun sebagai perangkat Kecamatan.

Guna memberikan pemahaman kepada para camat bahwa saat ini terjadi perubahan kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya maka diadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Camat Regional II di Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (11/10/2018).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, peserta yang ikut ada 700 orang camat dari perwakilan 195 Kabupaten/Kota di 13 Provinsi di Indonesia.

Baca: Update Gempa Sumenep: 210 Rumah Rusak, 3 Orang Meninggal, Kakek Cucu Terkena Tembok Runtuh

Baca: Mahasiswa di Palembang Jadi Mucikari, Tawarkan Jasa 2 Wanita Panggilan di Grup Komunitas Facebook

13 provinsi itu adalah Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Tema rakornas ini "Peran Strategis Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan".

"Dari Rakornas ini diharapkan agar camat memahami perubahan kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Lalu camat diharapkan mampu menjalankan urusan pemerintahan umum dan tugas atributif," ujarnya

Sehubungan dengan itu, camat dan lurah selaku perangkat kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan dari dua sumber yakni, bidang kewenangan dalam lingkup urusan pemerintahan umum dan tugas umum pemerintahan.

Baca: Arema FC Disanksi Laga Kandang Tanpa Penonton, CEO Iwan Budianto : Asongan, Pedagang Nasibnya

Baca: Bupati Muaraenim Ahmad Yani Sumbangkan Gaji Pertama untuk Korban Kebakaran di Desa Gunung Agung

Lalu kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Camat dan lurah selaku perangkat kecamatan juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.

"Para camat juga harus paham akan wilayahnya dan harus tahu daerah mana yang padat penduduk, yang rawan bencana seperti longsor dan lain-lain. Dengan begitu bisa lebih tanggap jika terjadi sesuatu," katanya.

Menurutnya kuncinya stabilitas. Dengan stabilitas yang baik maka pembangunan bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu menurut Sekda Sumsel, Nasrun Umar, camat harus dapat mengetahui segala yang ada di wilayahnya, baik itu potensi ekonomi, permasalahan, kesejahteraan, kemiskinan dan lain-lain. Dengan begitu peran serta camat sebagai perangkat daerah dapat berjalan dengan sebaiknya.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved