Saran Kepala Kantor Perbendaharaan Sumsel, Kepala Daerah Baru Dilantik Tidak Langsung Rombak Jajaran

Pemerintah pusat sudah memproteksi kemungkinan tersebut melalui regulasi terkait batas minimal perombakan jajaran struktural ketika baru menjabat

Saran Kepala Kantor Perbendaharaan Sumsel, Kepala Daerah Baru Dilantik Tidak Langsung Rombak Jajaran
Tribun Sumsel/ Linda Trisnawati
Diskusi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2018, di Gedung Kementerian Keuangan Sumsel, Rabu (10/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel mencatat hingga triwulan III di tahun 2018 realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Selatan baru mencapai 56,17 persen atau Rp 7,96 Triliun dari pagu Rp 14,18 Triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sumsel, Taukhid mengatakan, sebenarnya realisasi tersebut relatif tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun, secara target rasio pada triwulan III sudah mampu mencapai 60 persen.

"Memang biasanya tren belanja anggaran ini saat menjelang akhir tahun baru melonjak," ujarnya usai diskusi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2018, di Gedung Kementerian Keuangan Sumsel, Rabu (10/10/2018).

Baca: Polres Prabumulih Bekuk Spesialis Pencurian Pecah Kaca Puluhan Mobil Nasabah Bank

Baca: Hargai Jasa Ferry Rotinsulu untuk SFC, Dodi Reza dan Muddai Madang Sumbang Rp 10 Juta

Menurutnya ada beberapa faktor yang membuat serapan belanja masih minim, utamanya dikarenakan prilaku belanja di kementerian/lembaga yang kerap kali memakan banyak waktu pada proses pengadaan barang dan jasa.

"Yang tak bisa dipungkiri juga karena faktor perubahan atau mutasi pejabat di lingkungan Satker yang menjadi Kuasa Pemegang Anggaran (KPA). Seperti pada mutasi pejabat di lingkungan instansi pemerintah daerah juga mempengarugi realisasi anggaran," ujarnya

Lebih lanjut ia mengatakan, secara umum faktor mutasi pejabat tersebut akan dapat mempengaruhi serapan belanja menjadi terhambat. Hal tersebut karena kebijakan politik serta pejabat baru tentunya membutuhkan waktu untuk penyesuaian pada proses belanja yang telah berjalan.

Baca: 4 November, Band Armada Hibur Kegiatan Festival Pesona Lokal Adira di BKB

Baca: Perjalanan Hidup Reza Artamevia, dari Perceraian Hingga Ditipu Ritual Asfat Gatot Brajamusti

Oleh karena itu, sebenernya pemerintah pusat juga sudah memproteksi kemungkinan tersebut melalui regulasi tertentu terkait batas minimal yang boleh diambil pimpinan daerah untuk melakukan perombakan jajaran struktural ketika baru menjabat.

"Sebetulnya memang akan lebih baik jika pemimpin daerah ketika baru menjabat tidak langsung melakukan perombakan jajajaran," katanya.

Maka dari itu, kata Taukhid, guna memaksimalkan serapan belanja hingga akhir tahun, pihaknya juga akan mengintensifkan monitoring terhadap seluruh poses belanja.

Baca: Kenali Ciri Penyakit Kaki Gajah atau Filariasis, Cara Pencegahan, Pemberian Obat dan Penularan

Baca: Sekda Palembang Harobin Mastofa Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Antisipasi Ancaman Non Militer

Khususnya pada proyek-proyek srategis infrastruktur yang didanai oleh APBN pada Provinsi Sumsel.

Diantaranya, pembangunan double track kereta api, Jembatan Musi IV, stasiun pompa banjir DAS bendung, pembangunan jaringan irigasi permukaan, dan lainya.

"Kami tetap optimis serapan belanja APBN sampai dengan akhir tahun ini dapat terserap secara maksimal," katanya.

Ia menambahkan, anggaran Rp 14,18 Triliun terbagi dalam 564 daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang dikelola kementerian/lembaga serta satuan kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumsel.

"Kami minta agar setiap Satker dapat lebih mempercepat penyelesaian pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat mempercepat proses serapan anggaran," ungkapnya.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved