Berita Prabumulih

Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya Sebut Richard Cahyadi Sukses Bodohi Pejabat, Ini Alasannya

Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mengungkapkan mantan penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H Richard Chahyadi Ap Msi

Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya Sebut Richard Cahyadi Sukses Bodohi Pejabat, Ini Alasannya
Tribun Sumsel/ Edison
Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM dan Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mengungkapkan mantan penjabat (Pj) Walikota Prabumulih, H Richard Chahyadi Ap Msi selama ini diduga membodohi masyarakat khususnya para pejabat di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih karena melakukan pelantikan puluhan pejabat dengan alasan atas persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Padahal, puluhan pejabat yang dilantik pada masa Richard Chahyadi hanya 12 pejabat eselon II, III dan IV yang mendapat persetujuan dari Mendagri, sementara selebihnya ilegal alias tidak sah.

Pejabat-pejabat tak sah tersebut termasuk para Asisten dan beberapa kepala dinas yang dilantik pada masa Penjabat Walikota, H Richard Chahyadi Ap Msi.

Hal itu diungkapkan Ridho setelah Pemerintah kota Prabumulih diwakili Sekda Pemkot Prabumulih, M Kowi SSos dan Kepala BKPSDM Prabumulih melakukan pertemuan dengan kementerian dalam negeri dan mendapat surat salinan persetujuan mutasi pada masa mantan Penjabat Walikota serta berita acara pertemuan.

"Dalam surat itu diketahui puluhan pejabat lalu di lantik tidak sah, karena dari kementerian yang disetujui 12 pejabat eselon III dan IV serta 4 orang untuk pejabat eselon II," ungkap Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (9/10/2018).

Menurut Ridho, pihaknya merasa kasihan dan tidak menyalahkan puluhan pejabat dilantik pada masa Pj Walikota itu karena mereka hanya menjalankan tugas dari pimpinan dan berhasil dibodohi Richard.

"Mereka hanya menjalankan tugas pimpinan, kita kasihan saja karena Richard (mantan Pj Walikota) ini yang membodohi mereka. Dilantik dengan persetujuan Mendagri tapi yang disetujui ternyata hanya 12 orang," katanya.

Suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu ini mengatakan, terkait pelantikan yang tidak sah tersebut ada dua hal yang dapat dilakukan pejabat yang dilantik maupun pejabat yang diganti.

"Pertama pejabat yang diganti bisa menuntut pejabat dilantik mengembalikan tunjangan selama sekitar enam bulan diterima, kedua pejabat dilantik bisa menuntut Richard karena membodohi dan membuat mereka abal-abal," katanya.

Halaman
12
Penulis: Edison
Editor: M. Syah Beni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved