Realisasi Belanja 568 Satuan Kerja di Sumsel Rp 6,77 Triliun dari Pagu Rp 14,03 Triliun

Untuk rincian realisasi belanja dari pagu Rp 14,03 Triliun sampai akhir Agustus sendiri tercapai 48,27 persen atau Rp 6,77 Triliun

Realisasi Belanja 568 Satuan Kerja di Sumsel Rp 6,77 Triliun dari Pagu Rp 14,03 Triliun
Tribun Sumsel/ Linda Trisnawati
Kepala Kanwil DJPb Sumsel, Sudarso saat memberikan penghargaan kepada setiap kementerian/lembaga dan Satuan Kerja (Satket) yang kinerja anggarannya dinilai baik pada, Kamis (13/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan mencatat sampai dengan akhir Agustus 2018, realisasi belanja dari 568 Satuan Kerja (Satker) di Sumsel baru mencapai 48,27 persen atau Rp 6,77 Triliun dari pagu sebesar Rp 14,03 Triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sumsel, Sudarso mengatakan, realisasi tersebut relatif sama dengan capaian di tahun lalu yakni 48,6 persen.
Sementara target realisasi belanja di triwulan ketiga ini lebih ditingkatkan lagi sebesar 60 persen.

Untuk rincian realisasi belanja dari pagu Rp 14,03 Triliun sampai akhir Agustus sendiri tercapai 48,27 persen atau Rp 6,77 Triliun.
Meliputi belanja pegawai 67 persen dari pagu Rp 4,45 Triliun, belanja barang 43,03 persen dari pagu Rp 5,92 Triliun.

Lalu belanja modal 33,92 persen dari pagu Rp 3,64 Triliun, dan bansos 37,42 persen dari pagu Rp 13,56 Miliar.

"Memang tren belanja anggaran biasanya menjelang akhir tahun baru melonjak. Masih ada sisa waktu hingga akhir September, kami optimis bisa tercapai," ujarnya usai Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2018, Kamis (13/9/2018).

Lebih lanjut ia mengatakan, menurutnya selama pelaksanaan anggaran proses pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi kendala hingga menghabiskan waktu yang cukup lama, sehingga berdampak pada lambatnya serapan anggaran.

Ia menjelaskan, sebenarnya proses pengadaan barang dan jasa sudah dapat dilakukan pada November-Desember di tahun sebelumnya. Namun, sering kali terjadi perubahan, perbaikan, dan sebagainya yang membuat tanda tangan kontrak kegiatan tak bisa dilakukan di awal tahun.

"Faktor-faktor seperti itulah yang kerap kali membuat lambatnya serapan belanja. Untuk itu, Pemerintah Pusat merilis Peraturan Presiden (Perpres) No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Dimana Perpres ditujukan untuk memberikan fleksibelitas dalam pelaksanaan anggaran," katanya.

Isinya diantaranya memberikan opsi dalam pengadaan barang dan jasa. Yakni pengadaan berdasarkan e-katalog, tender cepat dalam tempo tiga hari, hingga melakukan penunjukan langsung.

"Tujuanya agar proses belanja lebih cepat. Sebab tujuan dari anggaran negara itu tidak lain agar bagaimana APBN itu bisa memacu ekonomi yang berkeadilan. Seperti mengurangi pengangguran dan kemiskinan," katanya.

Memang sejauh ini, fleksibilitas dari Perpres itu belum terlaksana secara keseluruhan, hal itu mengingat Perpres tersebut baru saja dikeluarkan. Seperti pada penggunaan e-katalog, secara nasional saja paket kegiatan yang masuk baru sekitar Rp 30 Triliun dari total APBN tahun ini.

"Memang masih sedikit, namun tahun depan tentu bisa ditingkatkan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Sudarso juga memberikan apresiasi kepada setiap kementerian/lembaga dan Satuan Kerja (Satket) yang kinerja anggarannya dinilai baik pada triwulan III ini.

Diantaranya pada kategori k/l ada Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung , dan Kejaksaan RI. Lalu untuk kategori Satker instansi vertikal ada Polda Sumsel, Ditjen Pajak, dan Lanal Palembang.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help