Berita Ogan Ilir

Kades di Ogan Ilir Mengeluh Dugaan Pungli Dana Desa Oleh Oknum DPMD dan BPKAD, Ini Tanggapan Bupati

Fraksi Nasdem DPRD Ogan Ilir mengkritisi banyaknya Kepala Desa di Ogan Ilir (OI) mengeluh adanya indikasi pungutan liar (Pungli)

Kades di Ogan Ilir Mengeluh Dugaan Pungli Dana Desa Oleh Oknum DPMD dan BPKAD, Ini Tanggapan Bupati
Sripo/ Beri Supriyadi
Paripurna ke-10 DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan agenda pandangan umum fraksi atas pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja Daerah perubahan (APBD-P) kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2018 di gedung paripurna Tanjung Senai Indralaya, Rabu (12/9/2018) 

TRIBUNSUMSEL.COM, INDRALAYA-Fraksi Nasdem DPRD Ogan Ilir mengkritisi banyaknya Kepala Desa di Ogan Ilir (OI) mengeluh adanya indikasi pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan oleh petugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) pada saat pencairan dana desa.

Pandangan itu disampaikan pada acara Paripurna ke-10 DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan agenda pandangan umum fraksi atas pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja Daerah perubahan (APBD-P) kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2018 di gedung paripurna Tanjung Senai Indralaya, Rabu (12/9/2018)

Baca: Pengumuman Formasi CPNS Muaraenim 2018 Sebanyak 241 Orang, Posisi Guru dan Kesehatan Paling Banyak

Baca: Media Asing Sebut Era Pemerintahan SBY Lakukan Konspirasi Kejahatan, Ferdinand : Fitnah

Juru bicara fraksi Nasdem Afrizal mengatakan, terima laporan dari kepala desa di OI yang mengeluh terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh instansi DPMD dan BPKAD.

"Kami hanya menyampaikan pandangan fraksi saja bahwa adanya indikasi pungli yang dilakukan oleh kedua intansi tersebut, jika pun ada segera laporkan kepada pihak terkait," katanya.

Sementara Bupati OI Ilyas Panji Alam saat dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna berakhir terkait pandangan fraksi Nasdem mengatakan bahwa saat ini belum ada laporan langsung dari kepala Desa terkait adanya pungli itu.

Baca: Berbeda Kubu di Pilpres 2019, Erick Thohir: Tanya Sandiaga Kenapa Saya Tidak Mau ke Sana

Baca: Berita CPNS Terbaru : Kabupaten OKI Kebagian 193 Formasi CPNS, Paling Banyak untuk Guru

"Ini hanya pandangan mereka dan masih katanya belum ada laporan dari Kades, jika pun terbukti akan saya tindak tegas kedua intansi tersebut," tegasnya. (SP/ Beri Supriyadi)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help