Stafnya Pakai Uang Pemerintah Daerah, Walikota Hidaka Minta Maaf ke Masyarakat

Walikota minta maaf karena kelakuan stafnya yang terbukti melakukan penipuan, menggunakan kartu kredit yayasan milik pemda

Stafnya Pakai Uang Pemerintah Daerah, Walikota Hidaka Minta Maaf ke Masyarakat
Istimewa
ilustrasi 

TRIBUNSUMSEL.COM - Walikota Hidaka dan pimpinan pemda Hidaka minta maaf kepada masyarakat saat jumpa pers hari ini (10/9/2018) karena kelakuan stafnya yang terbukti melakukan penipuan, menggunakan kartu kredit yayasan milik pemda seenaknya uang sebesar 6,1 juta yen.

Baca: Berita Politik, Beda Cara Salaman Jokowi-Sandiaga Terhadap Sinta Gus Dur, Lihat Reaksinya

"Tersangka Hiroyuki Nakamura (47), staf kami bulan lalu telah ditangkap polisi karena dianggap melakukan penipuan atas penggunaan kartu kredit dua kelompok usaha milik pemda. Untuk itu kami minta maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut dan kami akan memperketat pengawasan agar tidak terulang di masa mendatang," papar sang Walikota Hidaka, Teruo Yagasaki (64) Senin ini (10/9/2018).

Baca: Prabowo Heran dan Kaget Dihadapan Santriwati Ini, saat Kunjungi Pesantren Darussalam

Nakamuka dipercayakan pemda untuk mengelola dua kelompok usaha yang berada di bawah naungan pemda.

Baca: Discreenshot Saat Sedang Video Call, Pelajar ini Sebarkan Foto Tak Senonoh Pacarnya

Kelompok usah aitu untuk mengembangkan usaha di daerah sekitarnya, menghidupkan perekonomian sekitar.

Namun pengelola kelompok itu, Nakamura, malah menyalahgunakan wewenangnya dengan menggunakan kartu kredit kelompok tersbeut seenaknya untuk kepentingan sendiri sehingga kelompok itu merugi 6,1 juta yen.

Walikota Hidaka
Walikota Hidaka (Richard Susilo)

Tersangka menyatakan "Tidak ada kaitan" dengan penggunaan kartu kredit tersebut dan tetap membantah tidak bersalah meskipun kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat.

Di Indonesia, kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015 menyita perhatian rakyat Indonesia. Kasus ini mencuat ke permukaan setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di Kota Malang pada Rabu, 9 Agustus 2017.

Dua hari berselang, yakni pada Jumat, 11 Agustus 2017, KPK menetapkan tersangka terhadap M Arief Wicaksono. Arief yang saat itu merupakan ketua DPRD Kota Malang disangka menerima suap Rp 700 juta dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang tahun 2015 Jarot Edy Sulistyono.

Suap tersebut terkait dengan pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.

Selain itu, Arief juga disangka menerima uang dari Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszaman senilai Rp 250 juta terkait penganggaran kembali proyek jembatan Kedung Kandang dalam APBD tahun anggaran 2016 pada 2015.

Halaman
123
Editor: Siemen Martin
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help