Berita Prabumulih

Keberadaan TV Kabel Tanpa Izin di Prabumulih Dapat Protes Anggota DPRD

Meski perusahaan tersebut memiliki izin dari pemerintah pusat tapi tidak serta merta bebas membuka usaha tanpa ada izin dari pemerintah setempat

Keberadaan TV Kabel Tanpa Izin di Prabumulih Dapat Protes Anggota DPRD
Tribun Sumsel/ Edison
Wakil Ketua II DPRD Prabumulih, Erwandi Bsc 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Jika sebelumnya Pemerintah kota Prabumulih menyoroti persoalan TV Kabel yang dikelola suatu perusahaan yang tidak ada izin namun masih nekat beroperasi selama tiga tahun dan tidak memberikan retribusi pajak.

Kali ini giliran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Prabumulih memperhatikan serius persoalan TV Kabel tersebut.

Baca: Mulai Hari Ini Masuk Jakabaring Sport City (JSC) Gratis, INASGOC Hapus Aturan Pembelian Tiket

Wakil Ketua II DPRD Prabumulih, Erwandi Bsc menyesalkan perusahaan pengelola TV kabel di kota Prabumulih tidak memiliki izin dari pemerintah setempat namun masih nekat beroperasi.

"Semestinya mereka (perusahaan-red) harus ada izin dari pemerintah tempat dia berusaha atau membuka usaha," ungkap Erwandi ketika diwawancarai, Kamis (23/8/2018).

Baca: Asian Games 2018 : Timnas Indonesia U-23 Lebih Unggul dari Malaysia dan Vietnam, ini Catatannya

Menurut Erwandi, meski perusahaan tersebut memiliki izin dari pemerintah pusat atau dari kementerian namun tidak serta merta bebas membuka usaha tanpa ada izin dari pemerintah setempat.

"Jadi harus ada dong izin dari pemerintah setempat, ini menjadi tugas dari Dinas Kominfo untuk melakukan penertiban. karena harus mengantongi izin pemrintah setempat juga," katanya.

Politisi partai Demokrat ini mengatakan, selain tidak memiliki izin memang diketahui pihaknya jika keberadaan TV Kabel itu tidak memberikan masukan penghasilan pendapatan daerah berupa retribusi bagi pemerintah kota Prabumulih.

Baca: Bikin Puisi Bertema Cinta, Feel Rizky Febian Hancur Gara-gara Desta Keluarkan Bunyi Preet

"Semestinya jika ada retribusi apalagi sudah tiga tahun tentu akan mampu menambah pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kota Prabumulih," tuturnya.

Untuk itu, pria yang sudah dua periode menjadi anggota DPRD Prabumulih tersebut menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya melalui komisi terkait untuk mengundang pihak Dinas Informasi dan komunikasi serta perusahaan bersangkutan untuk mengetahui apa kendala serta apa alasan tidak ada izin.

"Perusahaan (TV Kabel) datang ke Prabumulih ini untuk mencari uang, tidak mungkin Prabumulih hanya ditumpangi sementara izin tidak ada, kalau pemerintah daerah pasti pengennya ada pendapatan dan kita imbau mereka harus ikut aturan jika ingin berusaha di daerah, oke masalah PLN mereka mau menumpang bukan urusan pemerintah namun untuk izin menjadi wewenang pemerintah," tegasnya seraya mengatakan pastinya perusahaan itu di tiap daerah tidak ada izin.

Baca: Pasca Libur Idul Adha, Sekda Harobin Lakukan Sidak Pewagai Sekertariat

Seperti diberitakan sebelumnya, TV Kabel yang berkantor di Jalan Gajah Mada Kelurahan Pasar 2 Kecamatan Prabumulih Utara, sudah beroperasi hampir sekitar tiga tahun di kota Prabumulih namun ternyata tidak memiliki izin secara resmi dari pihak Dinas Komunikasi dan Informastika (Kominfo) di Pemerintah Kota Prabumulih.

Selain tidak memiliki izin, Tv kabel juga tidak pernah memberikan pendapatan daerah ke Pemerintah kota Prabumulih melalui sektor perizinan.

Tidak hanya itu, meski telah memiliki 700 pelanggan namun perusahaan tv kabel itu bahkan menjadi benalu dengan memanfaatkan tiang instalasi listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help