HUT ke 73 RI

PJ Walikota Pagaralam Beri Peringatan Keras Pejabat Tak Hadiri Paripurna Dengar Pidato Presiden

Hampir separuh kursi yang disediahkan untuk kepala SKPD, kepala sekolah serta lurah sama sekali tidak terisi

PJ Walikota Pagaralam Beri Peringatan Keras Pejabat Tak Hadiri Paripurna Dengar Pidato Presiden
Sripo/ Wawan Septiawan
Terlihat Tempat duduk banyak yang kosong karena Kepala SKPD dan Kepsek serta Lurah tak hadir di Sidang Paripurna Istimewa HUT RI ke 73 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pagaralam, Kamis (16/8/2018). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PAGARALAM - Kembali terulang untuk kesekian kalinya, sejumlah Kepala SKPD, Lurah dan Kepala Sekolah tidak menghadiri undangan dari pihak DRPD Kota Pagaralam untuk hadir disidang Paipurna.

Parahnya kali ini sejumlah pejabat di Kota Pagaralam itu tidak hadir dalam Paripurna Istimewa yang mengagendakan untuk mendengarkan pidato Presiden RI Joko Widodo.

Hal ini sangat disayangkan oleh pihak DPRD Kota Pagaralam. Pasalnya ketidakhadiran sejumlah kepala SKPD ini menunjukan ketidakloyalitasnya mereka kepada pimpinan baik kepada PJ Walikota Pagaralam dan termasuk Presiden RI.

Baca: Ajak Keluarga Wisata ke KRI Dewa Ruci di Pelabuhan Boom Baru, Kapal Layar Terbesar Angkatan Laut

Selama berlangsungnya acara, banyak sekali kursi yang kosong di ruang rapat paripurna DPRD Kota Pagaralam. Bahkan hampir separuh kursi yang disediahkan untuk kepala SKPD, kepala sekolah serta lurah sama sekali tidak terisi.

Bahkan, dari 45 SKPD yang ada di Pemkot Pagaralam hanya 19 kepala SKPD yang hadir mengikuti rapat paripurna tersebut. Dan hampir semua yang diundang seperti Lurah dan Kepala Sekolah hampir semua tidak hadir.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua I DPRD Pagaralam, Dedy Stanza mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan ketidak hadiran sebagian besar kepala SKPD dan Kepsek tersebut. Pasalnya agenda ini termasuk agenda nasional dan agenda tahunan yang seharusnya harus dihadiri.

Baca: Rotasi Pemain, Ini Nilai Pemain Debutan Indonesia di Asian Games 2018, Septian David Paling Buruk

"Ya menyayangkan, sebab dengan tidak hadirnya mereka ini menunjukan ketidak patuhan mereka kepada Pimpinan. Karena ini merupakan agenda nasional," katanya.

Bahkan pihak DPRD Kota Pagaralam meminta pihak Pemkot Pagaralam melalukan tindakan tegas kepada mereka yang sering tidak hadir dalam paripurna.

Sementara itu Pj Walikota Pagaralam, Musni Wijaya mengatakan, jika pihaknya telah memintak kepada Sekertaris Daerah (Sekda) untuk membuat surat peringatan keras kepada Kepala SKPD dan semua yang diundang tidak hadir dalam sidang paripurna tersebut. Pasalnya kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang wajib dihadiri.

"Seharusnya jika memang berhalangan harus ada keterangan, alansya pun harus memang penting, seperti tugas luar dan hal yang penting lainya. Jika memang dengan sengaja tidak hadir maka akan kita sangsi tegas," tegasnya. (SP/ Wawan Septiawan)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help