Apakah Boleh Debt Colector Tarik Paksa Kendaraan Nunggak Kredit di Jalan? Begini Aturan Resminya

Kepolisian memberikan kewenangan bagi perusahaan pembiayaan untuk menunjuk pihak ketiga melakukan penarikan kendaraan

Apakah Boleh Debt Colector Tarik Paksa Kendaraan Nunggak Kredit di Jalan? Begini Aturan Resminya
Tribunnews
Ilustrasi Pemaksaan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hartati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ketua Forum Komunikasi Daerah (FKD) Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Sumsel Babel, Iwan mengatakan debt colector bisa menarik kendaraan di jalanan karena memiliki payung hukum resmi.

Meski boleh namun ada aturannya. Debt Collector tidak bisa seenaknya menarik kendaraan begitu saja. Ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak, pemilik kendaraan berhak menolak.

Dijelaskannya sesuai dengan implementasi pelaksanaan dari UU no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kepolisian memberikan kewenangan bagi perusahaan pembiayaan untuk menunjuk pihak ketiga melakukan penarikan kendaraan jika nasabah tidak melaksanakan kewajibannya.

Baca: Anggota DPRD Lahat Luka Parah Setelah Mobilnya Tabrak Truk Mogok di Jalan Sudirman Prabumulih

Baca: Pasal Pungutan Uang ke Sopir Truk, Bapak dan Anak di Ogan Ilir Bacok Isdan Sampai Kritis

Namun, lanjutnya, jika ada pihak yang menarik kendaraan seseorang, tetap harus ditanyakan terlebih dahulu kelengkapan administrasinya.

Termasuk sudah ada Sertifikat Fidusia atau tidak. Sebab dikhawatirkan ada oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan leasing menarik paksa kendaraan, padahal bukan atas kuasa perusahaan pembiayaan.

"Biasanya penarikan paksa ini karena kendaraan sudah dioper alihkan ke pihak lain oleh pemilik pertama padahal kredit belum lunas, seharusnya ya oper alih kredit tidak boleh dilakukan langsung orang perorangan tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan," jelas Iwan, Kamis (16/8/2018).

Baca: Dishub OKU Timur Mulai Perbaiki Lampu Jalan untuk Mengurangi Kecelakaan Lalulintas

Baca: 6.466 Narapidana di Sumsel Terima Remisi Saat HUT RI, 59 Orang DIantaranya Langsung Bebas

Saat ini Dikatakannya masih banyak masyarakat yang tidak paham undang-undang Fidusia ini, padahal jika dilanggar maka sanksinya adalah hukuman penjara hingga dua tahun.

Sudah ada contoh kasus di Bangka dan di Palembang yang sudah ditahan karena mengoperalihkan kendaraan yang belum lunas kredit tanpa izin leasing.

Seharusnya, jika kendaraan ingin dioper kredit kan maka harus lapor perusahaan pembiayaan terlebih dahulu. Perusahaan pembiayaan akan mengkaji apakah calon konsumen yang akan menerima over kredit kendaraan ini layak dan memenuhi syarat yang ditentukan. Jika layak maka disetujui tapi jika tidak perusahaan pembiayaan wajib menolaknya.

Baca: Tim Penjinak Bom Brimob Diminta Bantuan Periksa Ruang Paripurna Pengesahan Hasil Pilgub Sumsel

Baca: Cak Imin Sulit Hubungi Nusron Wahid, Ternyata Takut Diminta Jadi Timses JOIN

Halaman
12
Penulis: Hartati
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help