Berita Prabumulih

DPRD Prabumulih : Daerah Aliran Sungai Kelekar Milik Negara, Jangan Buru-buru Minta Ganti Rugi

Kalau memang merugikan dan kena lahan warga maka ya kita lakukan musyawarah bersama

DPRD Prabumulih : Daerah Aliran Sungai Kelekar Milik Negara, Jangan Buru-buru Minta Ganti Rugi
Tribun Sumsel/ Edison
Ketua DPRD Prabumulih Ahmad Palo 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Untuk melancarkan proyek normalisasi sungai Kelekar Prabumulih, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Prabumulih, H Ahmad Palo SE meminta pemerintah kota Prabumulih mendata apakah akan ada lahan warga yang terkena dampak proyek.

"Pemerintah harus melakukan pendataan di sepanjang sungai kelekar apakah ada lahan warga yang kena atau tidak normalisasi sungai kelekar, tentunya lahan warga itu yang memiliki surat (yang didata-red)," ungkap Palo ketika diwawancarai disela-sela lomba gerak jalan di Taman Prabujaya, Selasa (14/8/2018).

Menurut Palo, meskipun sepengetahuan pihaknya lahan di daerah aliran sungai (DAS) merupakan milik pemerintah atau negara namun pendataan perlu dilakukan untuk menghindari adanya gejolak.

Baca: Pertandingan Asian Games 2018 Diacak, Ini Permasalahan yang Terjadi Menurut EMTEK Group

"Kalau sungai kelekar itu bagian dari DAS dan milik negara, tapi kalau memang ada lahan masyarakat yang bersurat dan warga merasa dirugikan tentu harus diganti rugi namun tentu harus ada musyawarah terkait itu," katanya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, proyek normalisasi adalah proyek yang sangat ditunggu oleh masyarakat kota Prabumulih khususnya di daerah aliran sungai karena dipastikan bisa mengatasi banjir.

Untuk itu pihaknya berharap tidak mengalami masalah dalam pengerjaannya.

Baca: Perbaikan Jembatan Endikat Selesai Lebih Cepat, Tinggal Menunggu Pemasangan Plat Besi

"Ini kan proyek dari pusat, sayang kalau tidak kita ambil, untuk itu kami mengharap masyarakat mendukung dan jangan buru-buru mengatakan rugi dan mau ganti rugi apalagi manfaat normalisasi ini untuk seluruh masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut Palo menuturkan, diusulkannya normalisasi sungai kelekar ke kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat berawal dari banyaknya aspirasi masyarakat yang menjadi korban banjir agar sungai di keruk dan dilebarkan.

"Sebetulnya kita usulkan pembangunan seluruh yakni Rp 30 miliar, namun karena kita tau keterbatasan anggaran di pusat jadi dibantu Rp 15 miliar, jadi bertahap," tuturnya seraya mengatakan warga terus resah banjir membuat pemerintah mengusulkan normalisasi.

Dalam proposal diusulkan pemerintah kota Prabumulih bersama DPRD Prabumulih menurut Palo tidak ada lahan di sekitar sungai kelekar yang merupakan milik warga atau normalisasi diusulkan tidak mengenai lahan warga.

Baca: Cedera Alberto Goncalves Disimpan Saat Hadapi Palestina di Lanjutan Asian Games 2018, Parah?

"Itu berdasarkan proposal diajukan, jadi kami minta warga jangan buru-buru ini akan merugikan mereka, tujuannya kan baik untuk masyarakat itulah," bebernya.

Disinggung mengenai anggaran jika memang ada ganti rugi Palo menegaskan tidak ada anggaran disiapkan untuk ganti rugi.

"Kalau memang APBD memungkinkan tentu akan kita analisa lagi sama-sama, kalau tidak ya tidak bisa. Kalau memang merugikan dan kena lahan warga maka ya kita lakukan musyawarah bersama, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau dilakukan musyawarah," tegasnya.

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved