Defisit Anggaran BPJS Kesehatan, Ini Sikap Anggota DPD RI Abdul Aziz

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI menilai, adanya defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tahun ini,

Defisit Anggaran BPJS Kesehatan, Ini Sikap Anggota DPD RI Abdul Aziz
Instagram

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,---Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI menilai, adanya defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk tahun ini, akibat kebijakan pemerintah pusat yang tidak tepat.

Dimana, merujuk dari Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan tahun 2018, pendapatan ditargetkan mencapai Rp 79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp 87,80 triliun yang artinya defisit sekitar Rp 8,03 triliun.

 "Defisit anggaran di BPJS Kesehatan, akibat kebijakan pemerintah yang tidak sesuai atau tidak tepat, namun yang kena imbas di bully BPJS Kesehatan itu sendiri," kata anggota DPD RI asal Sumsel Abdul Aziz, Minggu (12/8/2018).

Menurut Abdul Aziz, adanya defisit anggaran itu sudah diprediksi dari awal oleh pemerintah, karena sistem perhitungan tarif itu tidak pas, dan secara logika hitungan ekonominya dari awal tidak pas.

"Kita tidak bisa menyalahkan BPJS Kesehatan, karena mereka hanya penyelenggara, tapi pemerintah yang salah dalam mengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah diwakili Kemenkeu (Kementrian Keuangan) dan Kemenkes (Kementrian Kesehatan)," ujarnya.

Dengan begitu, diungkapkan Aziz, perlu dilakukan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan kedepan, sehingga defisit anggaran bisa ditekan.

Mengingat, masyarakat kelas menengah kebawah perlu mendapat subsidi (dibiayai), karena resiko pemerintah agar terjamin kesehatan masyarakat Indonesia. Tetapi tarifnya harus disesuaikan dan ada hitung- hitungannya, serta dirembukkan bersama, namun tetap sesuai ke ekonomisiannya.

"Saya secara pribadi dan anggota DPD RI, mendesak pemerintah untuk melakukan penyesuaian, jangan seperti saat ini, tarifnya terlalu kecil tidak sesuai dengan biaya berobat dan operasional bagi rumah sakit," ucapnya.

Dilanjutkan Aziz, jika berkaca pada tarif sekarang sesuai penerapan iuran dalam Perpres 19 dan 28 tahun 2016, seperti pada segmen PBI hanya dikenakan biaya sesuai penetapan pemerintah sebesar Rp 23 ribu, sementara idealnya (perhitungan Aktuaria DJSN) sebesar Rp 36 ribu. Kemudian segmen PBPU untuk kelas III sebesar Rp 25.500 (sesuai DJSN Rp 53.000), kelas II Rp 51 ribu (sesuai DJSN Rp 63 ribu) dan kelas I Rp 80 ribu.

"Jadi, kita dorong untuk melakukan penyesuaian tarif iuran, untuk segera diterapkan. Apalagi sekarang ini subsidi- subsidi mau ditarik pemerintah seperti BBM, sehingga nanti uangnya bisa digeser ke bidang kesehatan," pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help