Pilkada Palembang

Alasan Hakim Tolak Gugatan Sarimuda, Hingga Terima Penolakan Kuasa Hukum Harnojoyo

Gugatan permohonan yang diajukan pemohon Sarimuda-Abdul Rozak pada sengketa pilkada Palembang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi

Alasan Hakim Tolak Gugatan Sarimuda, Hingga Terima Penolakan Kuasa Hukum Harnojoyo
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana Sidang Pleno Pengucapan Putusan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2015 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (18/1/2015). 

TRIBUNSUMSEL.COM - Gugatan permohonan yang diajukan pemohon Sarimuda-Abdul Rozak pada sengketa pilkada Palembang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca: DKPP Pecat Mobius Alhazan Sebagai Ketua KPU Empat Lawang, tapi Tetap Komisioner Sampai 2019

Baca: MK Tolak Gugatan Sarimuda-Rozak, Minggu Ini KPU Palembang Tetapkan Harnojoyo Walikota Terpilih

Baca: Wakil Ketua Gerindra : Prabowo-Sandiaga 99 Persen Berpasangan Maju Pilpres

Dimana dalam amar putusan, hakim Mahkamah Konstitusi mengadili dalam eksepsi:
1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang
waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan
permohonan.

Sedangkan dalam pokok permohonan: menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dikutip dari salinan putusan nomor 25/PHP.KOT-XVI/2018, gugatan atau petitium yang diajukan pihak pemohon dianggap tidak masuk dalam hitungan tenggang waktu Pengajuan Permohonan.

Dijelaskan bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan
mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan
perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Kemudian Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “Permohonan
Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP
Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

Selanjutnya, bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “Pengajuan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan
melalui Permohonan online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh
Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan
perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, “Hari kerja adalah
hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat
kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta
Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017
tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan
Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Palembang Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon
mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-
Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
71 Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2018 ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2018, pukul 22.30 WIB .

Terhadap Keputusan KPU Kota Palembang tersebut, setelah Mahkamah mencermati tanggal 4 Juli 2018 adalah bukan hari Selasa, akan tetapi hari Rabu. Namun demikian terlepas dari apakah Keputusan KPU Kota Palembang tersebut ditetapkan pada hari Selasa atau jatuh pada hari Rabu.

Menurut Mahkamah apabila dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang tenggang waktu pengajuannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan ditetapkan, maka permohonan

Pemohon (Sarimuda-Abdul Rozak) yang diajukan pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 14.22 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/1/PAN.MK/2018, tetap saja telah melewati tenggang waktu.

Penulis: Siemen Martin
Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help