Berita Prabumulih

Tidak Terima Gaji 13, Puluhan Pekerja Lepas PDAM Tirta Prabujaya Prabumulih Ancam Mogok Kerja

"PHL Pemkot Prabumulih dapat gaji ke 13 masa kami tidak padahal kami juga sudah lama bekerja" kata seorang PHL

Tidak Terima Gaji 13, Puluhan Pekerja Lepas PDAM Tirta Prabujaya Prabumulih Ancam Mogok Kerja
Tribun Sumsel/ Edison
Aktivitas di Kantor PDAM Tirta Prabujaya Prabumulih, Rabu (8/8/2018) 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH – Diduga akibat tidak mendapat gaji ke 13, puluhan pegawai Pekerja Harian Lepas (PHL) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Prabujaya diketahui mengancam akan melakukan aksi mogok kerja secara massal.

Bahkan pantauan di gedung PDAM Tirta Prabujaya, para pegawai terpaksa dikumpulkan di ruangan rapat untuk mendapat penjelasan terkait tidak adanya gaji ke 13 seperti diterima para pekerja harian lepas di lingkungan Pemkot Prabumulih.

Tidak hanya itu, akibat protes dilakukan para pekerja tersebut membuat pelayanan khususnya di bagian loket pembayaran tunggakan menjadi terganggu karena harus buka agak siang akibat para pekerja berkumpul mendengar penjelasan terkait gaji ke 13.

Baca: Uji Coba Hari Pertama Parkir 1 Pintu di BKB Lebih Tertib, Begini Cara Perhitungan Tarif Progresifnya

"PHL Pemkot Prabumulih dapat gaji ke 13 masa kami tidak padahal kami juga sudah lama bekerja, kalau tidak ada maka kami akan mogok bekerja," ujar satu diantara PHL yang enggan menyebutkan namanya kepada wartawan.

Sementera, Ali satu diantara warga yang akan membayar tunggakan mengaku memang sejak pagi hingga cukup siang loket tidak buka akibat ditinggal pekerja mengikuti rapat. "Katanya mereka mau mogok karena tidak gajian, makanya agak siang bukanya loket," katanya.

Menanggapi itu Direktur PDAM Tirta Prabujaya, Iskandar SE diwawancarai mengatakan sejak dulu-dulu para PHL yang ada di PDAM memang tidak pernah mendapatkan gaji ke-13.

Baca: Warga Rebutan Pempek Gratis, Ines Kecewa Padahal Sudah Seminggu Lalu Daftar Pembagian Kupon

"Selain memang tidak ada aturan jika PHL dapat gaji ke 13, juga dana untuk membayar uang itu tidak ada. Mereka mau menuntut seperti pegawai tetap, ya tentu tidak bisa disamakan," ujarnya.

Iskandar menuturkan, PHL yang menuntut itu sebanyak 50 orang dimana tiap orang memiliki gaji Rp 2 juta tentu jika harus dibayarkan akan membutuhkan dana yang besar.

"Makanya kita minta kabag dan kasi menengahi, kalau ada aturannya mungkin bisa tapi kalau tidak mau bagaimana apalagi dana tidak ada. Dulu juga pernah kita tawarkan dibayar setengah tapi tidak mau, tentu kalau memang harus mogok ada konsekuensi sanksi akan diberikan," bebernya.

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help