Berita Pilihan

MUI Sumsel Minta Dinas Kesehatan di 17 Kabupaten Kota Tunda Pemberian Vaksi MR

Penundaan vaksin MR karena belum adanya sertifikasi halal, Selain itu komposisi vaksin MR tersebut juga belum diperiksa

MUI Sumsel Minta Dinas Kesehatan di 17 Kabupaten Kota Tunda Pemberian Vaksi MR
Tribun Sumsel/ Linda Trisnawati
Ketua MUI Sumsel, Aflatun Muchtar saat pres conferenc di Kantor LP POM MUI Sumsel Senin (6/8/2018). MUI minta penundaan pemberian vaksi MR. 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Setelah melaksanakan rapat pleno bersama perwakilan Kementrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan meminta kepada pihak Kemenkes agar melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Imunisasi massal Measles Rubella (MR).

Penundaan dilakukan karena belum adanya sertifikasi halal dari vaksin MR ini. Selain itu komposisi vaksin MR tersebut juga belum diperiksa, sehingga membuat masyarakat resah.

Untuk itu MUI Sumsel menetapkan pemberian vaksin MR ditunda terlebih dahulu.

Baca: Ojek Online Ngotot tetap Demo Saat Pembukaan Asian Games

"MUI Provinsi Sumsel meminta dinas kesehatan di 17 Kabupaten/Kota di Sumsel agar menunda pemberian vaksin MR, hingga adanya kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen dan ditetapkannya fatwa MUI," ujar Ketua MUI Sumsel, Aflatun Muchtar saat pres conference di Kantor LP POM MUI Sumsel, Senin (6/8/2018).

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa dari pertemuan tersebut disepakati, MUI bersama Menkes menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim, sampai adanya pemeriksaan dari produsen.

Baca: Meriah, Ribuan Warga dan Pelajar PALI Sambut Obor Asian Games 2018

Sebelum ada sertifikasi halal maka ditunda pelaksanaan, khususnya bagi masyarakat Islam.

"Hari ini kita menyampaikan surat resmi ke Provinsi hingga kabupaten kota, agar menunda pelaksanaan Imunisasi masal MR tersebut. Diharapkan seluruh umat Islam tidak perlu gelisah, hingga menunggu rekomendasi dari MUI sampai ada kejelasan kehalalan vaksin tersebut," katanya.

Berdasarkan fatwa nomor 4 tahun 2016, menjelaskan imunisasi diperbolehkan sebagai bentuk ikhtiar, untuk kekebalan tubuh, dan mencegah terkena penyakit dengan catatan Vaksin tersebut harus halal dan suci, menggunakan vaksin imunisasi yang haram dan najis maka hukumnya haram, vaksin haram tidak diperbolehkan kecuali kebutuhan yang mendesak dan hanya itu obatnya maka diperbolehkan.

"Nah untuk vaksin MR ini belum darurat, jadi tidak diperbolehkan diberikan Vaksin MR. Hingga ada kejelasan yang menyatakan vaksin MR yang diproduksi dari India disertifikasi halal," pungkasnya.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved