Berita Lubuklinggau

Banyak Pemilik Sarang Walet di Lubuklinggau tidak Bayar Pajak, Alasannya tidak Punya Izin

Setiap ditagih mereka selalu berlindung dibalik itu, sedangkan yang ada izin hanya beberapa saja

Banyak Pemilik Sarang Walet di Lubuklinggau tidak Bayar Pajak, Alasannya tidak Punya Izin
Tribun Sumsel/ Eko Hepronis
Sarang walet yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kota Lubuklinggau. Jumat (3/8/2018). 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis.

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Keberadaan puluhan usaha penangkaran burung walet yang menjamur di Kota Lubuklinggau ternyata tidak memberikan sumbangsih positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.

Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Lubuklinggau Apri Wawan Diansyah mengatakan, rendahnya pendapatan dari penangkaran sarang walet karena tingkat kesadaran para penangkar sebagai wajib pajak sangat rendah.

"Mereka beralasan jika penangkaran yang membayar pajak yang punya izin. Setiap ditagih mereka selalu berlindung dibalik itu, sedangkan yang ada izin hanya beberapa saja," ungkap Apri pada Tribunsumsel.com Jumat (03/08).

Baca: Supaya Bencana Kebakaran Lahan Tidak Meluas, Pemkab Muba Gelar Salat Istisqa Minta Hujan

Selain alasan masalah perizinan, para penangkar juga berdalih jika masa panen sarang burung walet dilakukan tiga bulan sekali. Alasan lainnya mereka beralasan karena harga sarang burung walet saat ini fluktuatif.

Apri mengatakan capaian target dari penarikan pajak selama ini tidak pernah tercapai. Tahun 2017 lalu target yang ditetapkan sebesar Rp 100 juta, namun hanya mampu terealisasi sebesar Rp 69 juta.

"Bahkan tahun sebelumnya, tahun 2016 penarikan pajak lebih rendah lagi yakni hanya sebesar Rp 50 juta,"ucapnya.

Baca: Cabor Sepak Bola Asian Games Kemungkinan Drawing Ulang, Irak Jadi Penyebabnya

Padahal menurutnya, jumlah penangkar burung walet di Kota Lubuklinggau yang terdata sebanyak 60 penangkar. Yang tersebar di sepanjang jalan Yos Sudarso terutama wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur.

Namun dari jumlah itu tidak semuanya mempunyai izin karena mereka beralasan masih bersekala kecil.

"Yang besar seperti depan Polres punya Sumatra, kemudian samping Mega motor," ujarnya.

Ia menyebutkan untuk penangkar bersekala kecil bisa dikatakan hampir seluruh penangkaran tak berizin atau ilegal, terutama penangkar yang berskala rumahan.

Ketika disinggung masalah sanksi tegas. Mereka berencana akan koordinasi dengan Dinas Perizinan dan Satpol PP untuk penegakan Peraturan Daerah (Perda).

"Mereka merupakan sebagai penegak Perda, dalam waktu dekat kita akan turun lagi melakukan penarikan kepada para penangkar," ungkapnya.

Penulis: Eko Hepronis
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help