Pilkada Palembang

57 Alat Bukti Diterima MK, Tim Advokasi Sarimuda-Rozak Optimis Gugatan Dikabulkan

Dalam gugatan sengketa pilkada dengan perkara nomor : 25/PHP.KOT-XVI/2018 sebanyak 57 alat bukti dari kuasa hukum Sarimuda-Rozak

57 Alat Bukti Diterima MK, Tim Advokasi Sarimuda-Rozak Optimis Gugatan Dikabulkan
Kompas Image
gedung mk 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ridwan Syaidi Tarigan selaku kuasa hukum Pemohon paslon Sarimuda-Abdul Rozak mengajukan permohonan penyelesaian hasil pemilihan kota Palembang ke MK.  

Ridwan mengungkap, dugaan aparatur sipil negara (ASN) terlibat untuk menyukseskan petahana pasangan Harnojoyo-Fitrianti Agustnda.

Baca: Saat Menjabat Presiden, Soeharto Rela Berkorban Darah Demi Memerangi Calo Darah Saat Itu

Baca: 31 Juli, MK Ambil Keterangan dan Bukti Dari Lawan Dodi-Giri

Keterlibatan tersebut terjadi 10 kecamatan yang menjadi basis ASN sekaligus timses petahana. “Ada penggunaan money politic juga dari skala 55 persen hingga 100 persen,” jelasnya dalam sidang perdana perkara Nomor 25/PHP.KOT-XVI/2018 pada Kamis (26/7).

Terhadap hal tersebut, Ridwan menjelaskan pihaknya sudah melaporkan temuan tersebut kepada Panwaslu setempat, namun tidak ada proses untuk menindaklanjuti hal ini. Panwaslu setempat, kata dia, hanya melaporkan ini kepada Komisi ASN. Begitu juga saat pihaknya melapor ke Bawaslu Provinsi, laporannya tidak diproses karena dinyatakan lewat tenggang waktu pelaporan.

Di sisi lain, Ridwan menyebut KPU Kota Palembang tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu terkait masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ridwan menyebut hasil rekapitulasi suara KPUD tidak sah secara hukum. “Atas temuan ini, kami meminta MK membatalkan putusan KPU terkait hasil Pilkada Kota Palembang. Kami juga meminta adanya pemungutan suara ulang dan paslon Harnojoyo-Fitrianti Agustinda didiskualifikasi,” tegasnya.

Dalam sidang tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku pimpinan sidang mempertanyakan KPU Kota Palembang terkait rekapitulasi suara. Menurut keterangan Pemohon, hasil rekapitulasi baru didapat pada 6 Juli 2014, padahal hasil rekapitulasi telah selesai pada 4 Juli. Ia meminta agar ada klarifikasi di sidang berikutnya. 

Berita Ini Telah Cetak di koran Tribun Sumsel dengan Judul Sidang Sengketa Pilkada Sumsel, Palembang, Banyuasin, Lahat

57 Bukti Diterima

Sidang perdana gugatan sengketa pemilihan walikota Palembang antara pemohon paslon Sarimuda-Abdul Rozak dengan termohon KPU Kota Palembang selesai dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (26/7/2018).

Dalam gugatan sengketa pilkada dengan perkara nomor : 25/PHP.KOT-XVI/2018 sebanyak 57 alat bukti dari kuasa hukum Sarimuda-Rozak diterima oleh majelis tanpa ada catatan.

 "Kita sudah bacakan permohonan pada sidang perdana kemarin, alhamdulillah semua alat bukti kita diterima majelis serta tak mendapatkan catatan," ujar Ketua Tim Advokasi Sarimuda-Rozak, Rizki Syaputra, Jumat (27/7/2018).

Rizki menjelaskan, ke 57 alat bukti tersebut berisikan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis (TSM) dari paslon nomor urut 1 dalam pilkada serentak 27 Juni kemarin. Adapun alat bukti berisikan video, dokumen dan surat pernyataan.

"Kita tidak bahas masalah hasil rekapitulasi, kita mempersoalkan kecurangan yang sistematis, masif dan terstruktur pada saat tahapan sebelum dan sesudah pilkada," tegasnya.

Selain dugaan kecurangan secara sistematis, pihaknya juga menyoal
mengenai perwali dari Pjs walikota Palembang mengenai kenaikan intensif RT/RW yang belum disahkan oleh DPRD Palembang.

Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved