Pilkada Sumsel

Kuasa Hukum Dodi-Giri : Pemohon Dapat Suara Lebih Banyak Bila Tidak Terjadi Pelanggaran

Palembang dan Kabupaten Muara Enim apabila tidak terjadi pelanggaran, Pemohon akan mendapatkan suara yang lebih banyak

Kuasa Hukum Dodi-Giri : Pemohon Dapat Suara Lebih Banyak Bila Tidak Terjadi Pelanggaran
TRIBUNSUMSEL.COM/ABRIANSYAH LIBERTO
DEBAT - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dodi Reza Alex-Giri Ramadhana saat mengikuti debat publik pilgub Sumsel di Hotel Wydham, Komplek Opi, Jakabaring, Palembang, Kamis (21/6/2018).TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kuasa hukum pasangan Dodi-Giri dalam perkaraNOMOR 34/PHP.GUB-XVI/2018, Darmadi dalam sidang perdana membeberkan beberapa poin penting.

Temuan serta duggan pelanggaran disampaikan dalam sidang perdana yang dipimpin ketua Aswanto.

Baca: Kuasa Hukum Dodi-Giri Pada Sidang MK : Dugaan Pelanggaran Pilkada yang Terukur, Sistematis, Masif

Dikutip dari risalah sidang MK, bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, yang mana pelanggaran dan kesan tersebut, yaitu:

a. Bahwa Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim apabila tidak terjadi pelanggaran, Pemohon akan mendapatkan suara yang lebih banyak sebagaimana yang sudah kami rencanakan.

b. Bahwa dengan tidak sahnya PPS dan PPK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim, mengakibatkan hasil rekapitulasi Kota Palembang yang mana akan diuraikan sebagai berikut dan seterusnya.
Kemudian. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian terkait penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 27 Juni 2018 tersebut, Pemohon melalui kuasanya juga melaporkan seluruh kejadian pelanggaran, baik di Bawaslu Provinsi maupun panwaslu kabupaten/kota, dan pada saat rekapitulasi di KPU provinsi, saksi dari Pemohon membuat keberatan dari hasil rekapitulasi dengan alasan pelanggaran yang terjadi sudah dilaporkan dengan mengisi Model DC2 KWK, bukti P-21 dan seterusnya.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian di atas, sudah sepatutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018, menjadi tidak sah dan harus dibatalkan.

Penulis: Siemen Martin
Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved