Pilkada Sumsel

Tim Dodi-Giri Laporkan Bawaslu Sumsel ke DKPP Karena Laporannya Tak Ditindaklanjuti

Tim advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 4, Dodi Reza- Giri Ramanda menilai pelaksanaan Pilgub

Tim Dodi-Giri Laporkan Bawaslu Sumsel ke DKPP Karena Laporannya Tak Ditindaklanjuti
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Laporan Tidak Ditindaklanjuti, Tim Dodi- Giri DKPPkan Bawaslu Sumsel 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Tim advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 4, Dodi Reza- Giri Ramanda menilai pelaksanaan Pilgub Sumsel 27 Juni 2018 lalu cacat hukum, sehingga harus dibatalkan demi hukum.

Maka dari itu, Bawaslu Sumsel harus merekomendasikan KPU Sumsel, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Muaraenim dan Kota Palembang.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Koordinator tim advokasi Paslongub nomor urut 4, Darmadi Djufri.

Menurut Darmadi Pilgub Sumsel itu cacat hukum, yang mereka temukan sejak awal pleno tim advokasi Dodi - Giri menemukan banyak pelanggaran yang terjadi dalam Pilgub Sumsel.

"Yang paling mendasar dari awal tahapan pelaksanaan Pilkada yakni persoalan DPT yang tidak kunjung final sampai hari pencoblosan," katanya, Sabtu (14/7/2018).

Lalu persoalan substansi dimana penyelenggara Pilkada tidak memiliki legalitas. Khususnya untuk PPK Kabupaten Muaraenim dan Kota Palembang.

"KPU Muaraenim dan KPU kota Palembang sudah kami laporkan ke Bawaslu Sumsel, tapi sangat disayangkan laporan kami hingga saat ini belum ditindaklanjuti, sehingga patut Bawaslu Sumsel untuk dilaporkan ke DKPP RI," tandasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi saat dikonfirmasi, mempersilahkan tim paslon nomor r tersebut, melaporkan jajarannya ke DKPP, dan pihaknya siap menghadapi nantinya.

"Silahkan saja (melapor ke DKPP) karena hal tersebut merupakan hak warga negara, untuk melaporkan penyelenggara pemilu," ucap Junaidi.

Dilanjutkan Junaidi, disitulah akan diuji, apakah penyelengaraan pemilu profesional atau tidak, melanggar etik atau tidak.

"Bagi kita, sebagai penyelenggara pemilu, memang harus siap melaporkan dan dilaporkan. Itu bagian dari resiko pekerjaan, kadang- kadang ada pihak tertentu yang merasa, kita tidak tepat melakukan tugas," tukasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved