Berita Palembang

Penetapan Walikota Palembang Terpilih Tunggu Mahkamah Konstitusi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang mengatakan, penetapan Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih periode 2018-2023 hasil

Penetapan Walikota Palembang Terpilih Tunggu Mahkamah Konstitusi
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Komisioner KPU Palembang, Firamon Sakti 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang mengatakan, penetapan Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih periode 2018-2023 hasil Pilkada 27 Juni 2018 lalu, masih menunggu Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepastian itu disampaikan komisioner KPU Palembang, Firamon Sakti, terkait hasil rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2018 yang telah dilakukan KPU Palembang pada 4 Juli lalu.

"Jadi semua KPU yang melaksanakan Pilkada 2018, menunggu Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). Dimana pada 23 Juli 2018 nanti, adalah hari kepaniteraan MK meregistrasi semua permohonan PHP (Perkara Hasil pemilu) kedalam buku register perkara konstitusi untuk perkara PHP," kata Firamon Sakti," Kamis (12/7/2018).

Menurut Firamon, nantinya akan diketahui perkara sengketa hasil Pilkada di daerah mana saja yang diproses dan ditolak, yang disampaikan kepanitian MK ke KPU RI dan diteruskan ke bawah.

"Jika diputuskan ditolak laporannya, maka akan diikuti peraturan yang berlaku, yaitu 3 hari dari itu akan ditetapkan pemenang Pilkada. Dengan dasar itulah KPU RI akan meneruskan kepada 31 KPU Provinsi/KIP Aceh dan 154 KPU Kabupaten/kota," jelasnya.

Ditambahkan Firamon, dirinya tetap menghormati pasangan calon yang tidak puas terhadap hasil Pilkada Palembang, untuk melakukan upaya hukum khususnya ke MK. Namun dirinya menilai, jika mengacu pada Peraturan MK no 5/2017 pasal 7 ayat 2, ada syarat ambang batas yang ditetapkan jika aduan itu akan diproses.

"Disebutkan dalam aturan itu, jika Kabupateb/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen, dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir," bebernya.

Dimana jika dikalkulasi, jumlah sah sebanyak 757.156 x 0,5% =3.785 suara. Sementara hasilnya, selisih paslon teebanyak dengan dibawahnya urut sebanyak 65.213 suara.

"Bukan kita mau mendahului, tapi selisih suaranya tidak memenuhi syarat," pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help