Lucianty Pahri Tetap Daftar DPD RI Meski Terganjal Aturan PKPU No 14 Tahun 2018

Mantan anggota DPRD Sumsel Hj Ir Lucianty resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD RI periode 2019-2024 dari daerah

Lucianty Pahri Tetap Daftar DPD RI Meski Terganjal Aturan PKPU No 14 Tahun 2018
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Mantan anggota DPRD Sumsel Hj Ir Lucianty resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Sumsel, di KPU Sumsel Rabu (11/7). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Mantan anggota DPRD Sumsel Hj Ir Lucianty resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Sumsel, Rabu (11/7).

Lucianty sendiri mengaku telah menyerahkan berkas- berkas pendaftaran yang diminta KPU. Namun dirinya masih belum memenuhi syarat pada pasal 60 ayat 1 poin J dalam PKPU nomor 14 tahun 2018.

"Sudah semua berkas kita lengkapi, tinggal sekrang masih menunggu poin J yang saat ini sedang dilajukan Judicial Review oleh Mahkamah Agung, dan kita masih menunggu," kata Lucianty.

Dirinya sendiri optimis jika judicial review di MA tersebut akan dikabulkan, sehingga dirinya tidak ada kendala untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPD RU.

"Kita optimis akan keluar hasil dari MK yang positif dan kita ikhlas apapun hasilnya itu yang terbaik dan setidaknya kita sudah berjuang," ucapnya.

Dilanjutkan Luci, jika dirinya lolos sebagai anggota DPD RI, jelas dirinya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumsel khususnya kaum perempuan di tingkat pusat.

"Bawasanya perwakilan daerah itu nantinya memperjuangkan kepentingan daerahnga, keberpihakan kita yang selama ini di Sumsel untuk diperjuangkan termasuk hak-hak perempuan yang ada," tandasnya.

Sementara ketua KPU Sumsel Aspahani, menyatakan untuk mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, pihaknya belum secara tegas menolaknya, jika ada yang mendaftar ssbagai anggota DPD RI, karena kondisi situsional mereka tidak melaporkannya secara terbuka.

"Dasar hukumnya sudah jelas, di PKPU nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD. Namun ketika dia daftar kita tidak tahu backgroundnya. Jadi kita terima dulu berkasnya," ungkap Aspahani.

Dijelaskan Aspahani, dalam pasal 60 ayat 1 huruf j PKPU 14 2018 tentang pencalonan anggota DPD disebutkan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi yang jadi syarat calon untuk DPD RI.

Sementara di poin i, bagi mantan napi yang telah selesai menjalani masa pemidanaanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sdbagi pelaku kejahatan yang berulang.

"Bagi KPU berpijak pada persayaratan yang diatur PKPU, idealnya saat masa pendaftaran semuanya terpenuhi syarat berkasnya, sehingga tidak ada pihak- pihak yang dirugikan. Terkait masalah hukum, harus mengumumkan secara terbuka pada publik dan pernyataan di media massa," pungkasnya.(arf)

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved